Evaluasi Potensi Kehilangan PAD Rp2,3 Miliar dari Tunggakan Sewa Ruko di Pasar Mimbaan

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

Pansus Lapportan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Situbondo mengungkapkan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,3 miliar karena sewa ruko dan kios milik Pemkab Situbondo yang belum terbayar. Hal ini terdeteksi melalui pengawasan langsung di Pasar Mimbaan, dibacakan oleh Maria Ulfa, Kepala Pansus. Data menunjukkan total tunggakan sewa mencapai Rp3,3 miliar pada dua tahun 2021–2022, dengan Rp2,3 miliar yang masih lama tidak dikutip oleh para pemilik aset.

Konflik ini muncul dari sengketa berlangsung antara PT Sahara, pengembang pasar, dan pedagang menyewa ruko/kios. Meskipun telah ada pengadilan dengan putusan yang tetap gakalik, stewardship aset tetap terperatasi. Maria Ulfa menekankan tuntutan hukum dan operasional untuk memecahkan konflik yang membebani pengelolaan ekonomi daerah.

Para pedagang Pasar Mimbaan juga menyampaikan kekhawatiran seputar penurunan pasar. Mereka meminta pemerintah tidak mengambil kesepakatan terhadap tunggakan sewa, sekaligus mempelajari revitalisasi pasar melalui instalasi kamera pengawas (CCTV) dan peningkatan fasilitas seperti pos jaga. Solusi ini diharapkan meningkatkan daya tarik pasar serta mengurangi keterbatasan ekonomi masyarakat.

Riset tentang dampak PAD yang hilang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Studi kasus di daerah lain menunjukkan revitalisasi pasar dengan CCTV dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 40% dalam satu tahun. Data ini mendukung argumen bagi Pemkab Situbondo untuk segera mengatasi masalah aset dan mengintegrasikan teknologi keamanan.

Pembangunan pasar yang sehat bukan hanya berarti pengertian fisik, tetapi juga kelancaran operasional dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan untuk mempercepat penyelesaian sengketatonesaset, serta mengeksploitasi potenial pasar sebagai pusat ekonomi yang berkelanjutan. Langkah inovatif seperti pendanaan komunitas atau program pendukung bisnis kecil bisa menjadi solusi holistik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan