APBD Kota Tasikmalaya meninggalkan defisit sebesar Rp46,25 Miliar setelah bayar tunda bayar lunas.

Kota Tasikmalaya telah menyelesaikan pembayaran obligations sebesar Rp46.250.075.098 yang dikejar sejak awal Januari 2026. Proses pembayaran ini berhasil diatasi sebelum bulan Mei 2026. Meskipun demikian, pemerintah masih cemas untuk menyatakan keamanan fiskal karena evaluasi kemampuan APBD masih terus berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Hanafi, menjelaskan fokus pemerintah saat ini mengarah pada pelaksanaan APBD 2026 kembali normal. Proses ini bersamaan dengan menunggu hasil evaluasi melalui prognosis APBD semester pertama dan pembahasan APBD Perubahan.

“Kegiatan harus kembali berjalan normal dulu. Evaluasi masih dalam proses, jadi kami belum jadi menyampaikan kesimpulan karena semuanya masih dihitung,” ujarnya kepada Radar pada Rabu, 1/7/2026.

Hanafi mengakui bahwa pendapatan daerah mulai menunjukkan perkembangan positif sehingga pemerintahan kembali bergerak perlahan. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan program yang langsung terkait dengan pelayanan publik. “Pendapatan sudah mulai masuk. Pelan-pelan kondisi mulai normal, tetapi prioritas tetap pada kebutuhan mendasar,” katanya.

Meskipun dana tersebut berhasil disetel, pemerintah masih memperhatikan kemungkinan penyesuaian anggaran jika pendapatan tidak mengalami perbaikan signifikan. Selama ini, semua skenario tetap bersifat proyeksi dan belum menjadi keputusan resmi.

Bahasa persetujuan bersama DPRD masih berlangsung sebagai bagian dari penyusunan APBD Perubahan. Oleh karena itu, Hanafi tidak berani mengeluarkan spekulasi terkait berbagai isu, termasuk terkait kemungkinan penyesuaian TPP.

Wakil Ketua DPRD, H Wahid, juga menyatakan kondisi siapnya evaluasi kemampuan keuangan akan terlihat setelah proses prognosis semester pertama selesai. Menurutnya, realisasi PAD menjadi penentu arah kebijakan pemerintah semester kedua. Jika PAD belum mencapai 50 persen target, peluang efisiensi anggaran tetap terbuka.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa manajemen anggaran daerah perlu lebih fleksibel dengan memprioritaskan program kritis. Studi kasus dari kota lain yang berhasil mengelola dinding anggaran dengan strategi priorisasi menunjukkan potensi solusi untuk Tasikmalaya.

Infografis menunjukkan bahwa 70% dari kota yang mengelola dinding anggaran di tahun 2025 berhasil mengurangi risiko keuangan melalui pengelolaan prioritas.

Pendapatan asli daerah (PAD) tetap menjadi kunci untuk menentukan kebijakan pemerintah. Jika realisasi tidak memenuhi ekspektasi, pemerintah harus siap dengan penyesuaian yang lebih drastis.

Kebijakan fiskal yang efektif membutuhkan kesadaran terhadap kondisi ekonomi lokal. Pemerintah harus tetaplah fleksibel namun tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah harus terus mengembangkan strategi pengelolaan anggaran dengan mempelajari case study sukses. Pendekatan inovatif seperti integrasi teknologi dalam proyeksi anggaran bisa menjadi solusi untuk masa depan.

Kita harus terus mengamati perkembangan fiscal kemasan dengan memastikan keuangan tidak jadi penghalang dalam memberikan layanan publik. Proses evaluasi yang transparan menjadi kunci untuk kepercayaan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page