TASIKMALAYA, Thecuy.com – Menyinggung kontroversi soal perubahan desil yang dianggap tidak tepat, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menyatakan tidak ikut bertanggung jawab. Penentuan data tersebut disebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Rahman, menguraikan cara penentuan kelompok desil masyarakat yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan sosial dan pengambilan kebijakan pemerintah.
Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kelompok desil masyarakat. Penetapan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan data sosial ekonomi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Misi penataan Dadaha di Kota Tasikmalaya dinilai tidak realistis. Pemerintah kota ingin menata Dadaha meski pedagang kaki lima tetap ada.
“Penentuan desil sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Data tersebut dikelola oleh BPS, yang terhubung melalui berbagai tahapan penentuan dan sensus,” kata Rahman.
Menurutnya, desil adalah klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan kondisi ekonomi rumah tangga. Data tersebut kemudian menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menetapkan sasaran berbagai program bantuan.
Masyarakat yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau BPNT/Sembako, sesuai dengan ketentuan masing-masing program.
Sementara itu, desil 5 termasuk dalam kelompok menengah. Masyarakat dalam kelompok ini masih berkesempatan menerima bantuan tertentu jika memenuhi syarat program, termasuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Aduan masyarakat yang masuk dalam desil 6 hingga 8 umumnya berada dalam kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik sehingga bukan menjadi prioritas utama dalam sejumlah program bantuan sosial.
Sedangkan desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kelompok ini dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan dalam sejumlah kebijakan dapat menjadi sasaran penyesuaian atau pembatasan subsidi energi.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah akurasi data. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga data yang digunakan perlu dipastikan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Karena tidak ada SPBU di Langkap Lancar, Pangandaran, Pertamina menyarankan pembelian BBM di lokasi ini. Pemuda meninggal, organisasi pemuda masih rapat!
Rahman menekankan, apabila kebijakan berbasis desil diterapkan, diperlukan data yang akurat dan terkini agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan masalah baru, terutama bagi masyarakat yang kondisi ekonominya sudah berubah namun status desilnya belum diperbarui.
Baca juga Berita lainnya di News Page Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].