TASIKMALAYA, Thecuy.com – Upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengatur kawasan Dadaha sambil tetap mempertahankan atau menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai sebagai misi yang realistis. Pasalnya, menyediakan tempat bagi PKL di kawasan yang teratur merupakan dua hal yang relatif bertentangan satu sama lain.
Anggota Dewan Pakar PKS Kota Tasikmalaya M Rijal Ar Sutadiredja mengatakan bahwa kekacauan di Dadaha merupakan kesalahan pemerintah. Pasalnya, selama ini aktivitas yang melanggar ketertiban dibiarkan, baik oleh PKL maupun parkir ilegal. “Dan dari posisi pemerintah dalam hal ini, diam atau membiarkan itu sebuah kesalahan,” ungkapnya kepada Radar, (7/9/2026).
Pada dasarnya, penataan Dadaha memerlukan ketegasan pemerintah dalam menjaga fungsi sarana publik. Jalan untuk arus lalu lintas, trotoar untuk pejalan kaki, dan taman sebagai area rekreasi.
Pemerintah Kota Tasikmalaya ingin menata Dadaha, meskipun PKL tetap ada. Karena tidak ada SPBU di Langkap, Pertamina menyarankan pembelian BBM di lokasi-lokasi ini di Pangandaran.
Mengenai rencana pemerintah untuk menempatkan PKL di area tertentu, menurutnya ide tersebut kurang mempertimbangkan problematika jangka panjang. Pasalnya, dari segi jumlah, pedagang di Dadaha sudah tidak memungkinkan untuk ditempatkan secara tertata. “Ya kurang realistis kalau mau penataan tapi PKL tetap diakomodir,” ujarnya.
Selain itu, menempatkan PKL untuk membuat lapak akan memicu persoalan-persoalan baru. Mulai dari potensi datangnya pedagang baru di area yang sudah bersih, ditambah dengan perluasan lapak secara bertahap oleh PKL. “Awalnya hanya gerobak saja, ke sini tambah bangku, tambah tenda,” tuturnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan yang ramai tidak terlepas dari aktivitas perekonomian, khususnya keberadaan para pedagang. Menurutnya, tidak menjadi persoalan adanya pedagang di kawasan Dadaha, dengan catatan tidak melapak di satu tempat. “Kalau pedagang keliling yang mendorong gerobak sah-sah saja berjualan di Dadaha, yang masalah itu PKL yang bikin lapak khusus dan menetap di satu titik,” ucapnya.
Maka dari itu, menurutnya pemerintah perlu meluruskan gagasan soal penataan PKL agar lebih logis dan realistis. Di mana PKL tak perlu disiapkan lapak khusus namun diperbolehkan berdagang asalkan tidak melapak. “Jadi tidak perlu dilarang pedagang mau berjualan, asalkan tidak bikin lapak,” terangnya.
Baca juga berita-berita lainnya di Halaman Berita
Terima kasih telah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].