TASIKMALAYA, Thecuy.com–Dalam beberapa tahun terakhir, birokrasi di Pemkot Tasikmalaya telah dipenuhi banyak posisi kosong yang diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Selain jumlahnya yang besar, masa kekosongan tersebut juga cenderung cukup lama.
Untuk jabatan eselon II saja, saat ini terdapat 5 kursi yang masih kosong yang diisi sementara oleh Plt. Posisi-posisi tersebut yakni Kepala Dinas Penanaman Modal terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Asisten Daerah (Asda 1), Asda 3 serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, banyak posisi jabatan eselon III dan IV juga mengalami kekosongan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penunjukkan Plt secara otomatis membuat sebagian pejabat harus rangkap jabatan, sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi pada satu tugas saja.
Masih Kurang Jelas! Rencana Perubahan Status PPPK Paruh Waktu Masih Membingungkan Pegawai di Kota Tasikmalaya. Dua Pimpinan Baznas Kota Tasikmalaya Tak Melanjutkan Kiprah, Tak Masuk Daftar Peserta Seleksi
Hal ini menjadi sorotan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya dan dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik, mengganggu jenjang karier aparatur sipil negara (ASN), hingga memengaruhi efektivitas kinerja organisasi pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dodo Rosada menegaskan, jabatan Plt seharusnya hanya bersifat sementara dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pengisian pejabat definitif perlu segera dilakukan agar roda pemerintahan berjalan optimal.
“Tentu jabatan itu jangan lebih dari tiga bulan. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan kosong dan hanya diisi Plt, karena risikonya cukup besar,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan kekosongan sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Tasikmalaya sebenarnya sudah berulang kali menjadi perhatian DPRD. Bahkan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah agar segera melakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut.
Namun, hingga kini pengisian sejumlah posisi strategis itu belum juga terealisasi. Akibatnya, beberapa jabatan masih dijalankan oleh pejabat berstatus Plt.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, keberadaan Plt dalam waktu berkepanjangan berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dan efektivitas pelaksanaan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau terlalu lama dibiarkan, kesannya seperti ada pembiaran. Padahal, jabatan-jabatan itu memiliki tanggung jawab besar. Jangan sampai kondisi ini justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].