Google mengumumkan investasi senilai US$15 miliar (sekitar Rp273 triliun) di Malaysia untuk periode 2027–2028. Investasi ini akan dialokasikan untuk membangun kampus data center baru di Selangor dan Negeri Sembilan, serta proyek energi bersih dan pelatihan. Pengumuman yang disampaikan pada 4 November tersebut mengukuhkan tren yang sebelumnya terlihat dalam laporan e-Conomy SEA 2026, yaitu pendanaan ekonomi digital di Asia Tenggara mencapai US$21 miliar pada paruh pertama 2026, hampir dua kali lipat dari total tahun 2025 yang sebesar US$11 miliar.
Namun, angka tersebut memiliki cerita di baliknya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan pendanaan ini didorong oleh dua transaksi besar di sektor data center, yaitu akuisisi STT GDC senilai US$11 miliar dan DayOne senilai US$5 miliar. Transaksi pertama melibatkan pembelian 82% saham STT GDC oleh konsorsium KKR-Singtel dari ST Telemedia dengan nilai S$6,6 miliar (sekitar US$5,1 miliar).
Nilai US$11 miliar tersebut mencerminkan nilai total perusahaan, termasuk utang dan belanja modal yang dijanjikan, untuk operator yang beroperasi di 12 pasar Asia Pasifik dan tiga negara Eropa. Dengan demikian, sebagian dari “investasi besar” tersebut sebenarnya merupakan pengalihan kepemilikan aset, bukan pembangunan gedung baru, apalagi modal untuk startup. Menurut data Tracxn, perusahaan teknologi Indonesia hanya mencatat 14 putaran pendanaan pada periode Januari–September 2026, turun 56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak dari investasi besar ini yang benar-benar dibangun di Indonesia?
Berapa yang sampai ke Indonesia
Jumlahnya sangat kecil, setidaknya dalam hal kapasitas yang sudah beroperasi. Seluruh wilayah Indonesia hanya memiliki sekitar 580 MW kapasitas data center yang terpasang pada paruh pertama 2026, yang merupakan sekitar separuh dari kapasitas yang beroperasi di Johor.
Data dari Cushman & Wakefield melalui BRI Danareksa menunjukkan bahwa pada semester I 2026, kapasitas data center yang beroperasi adalah: Johor 1.110 MW dari total rencana 4.800 MW, Bangkok 134 MW dari 3.113 MW, Jakarta 322 MW dari atile 2.416 MW, dan Singapura 1.043 MW dari 1.300 MW.
Secara teoritis, Jakarta sedang mengejar ketertinggalannya, dengan kapasitas yang direncanakan lebih dari lima kali lipat dari kapasitas yang saat ini beroperasi. Namun, proyek yang benar-benar sedang dibangun hanya kurang dari seperempat dari rencana tersebut, dan saat ini Bangkok sedang membangun lebih banyak kapasitas dibandingkan Johor maupun Jakarta.
Ketinggalan karena listrik, bukan karena mahal
Indonesia tidak kalah dalam hal biaya. Mirae Asset memperkirakan biaya pembangunan data center di Indonesia sekitar US$8,9 juta per MW, yang lebih murah dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar US$9,9 juta per MW. Tarif listrik di Indonesia juga lebih rendah, yaitu 6,3 sen dolar AS per kWh, dibandingkan dengan 10,6 sen dolar AS per kWh di Malaysia.
Kekalahan Indonesia terletak pada waktu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan fasilitas berkapasitas 100 MW ke jaringan listrik di Indonesia adalah 36 bulan, tiga kali lebih lama dibandingkan dengan Malaysia. Permintaan bukanlah masalah, karena pelaku industri menyatakan bahwa tambahan kapasitas sebesar 100–200 MW akan langsung terserap. Asosiasi penyedia data center IDPRO lebih memprioritaskan kepastian tanggal sambungan daripada tarif murah.
Malaysia juga memiliki keunggulan yang belum dimiliki Indonesia. Melalui skema CRESS, data center di Malaysia dapat membeli listrik terbarukan langsung dari pengembang melalui jaringan TNB, sedangkan di Indonesia, mekanisme serupa (power wheeling) belum diterapkan.
Itulah kerugian terbesar bagi Indonesia. Google berjanji untuk menambahkan lebih dari 1 GW energi bersih ke jaringan listrik Malaysia dan menanggung seluruh biaya listrik serta sambungannya, sementara DayOne telah mengamankan lebih dari 1 GW pasokan energi terbarukan di negara tersebut. Data center menjadi pembeli jangka panjang yang membiayai transisi energi, dan Malaysia yang menuai manfaatnya.
Bisa dibalik, asal listrik diperlakukan sebagai produk
Peluang masih terbuka lebar. Malaysia mulai menerapkan seleksi ketat: pemerintahnya membatasi data center non-AI dalam dua tahun terakhir, menghapus subsidi tarif listrik untuk data center, dan mewajibkan 30% konten lokal. BRI Danareksa menyatakan bahwa Indonesia berpeluang menjadi kaki ketiga dalam limpahan data center regional, setelah Singapura dan Johor.
Langkah pertama adalah menjadikan waktu sambungan sebagai janji layanan. Targetkan sambungan kapasitas 100 MW dalam waktu kurang dari 12 bulan untuk klaster yang gardu induknya dibangun terlebih dahulu. PLN sendiri ingin menjadikan time-to-power sebagai keunggulan, dengan sekitar 3.534 MW permintaan baru yang sedang dalam antrean prioritas. Skala kontrak bukanlah masalah: PLN telah menandatangani kontrak sebesar 1,2 GW dengan satu operator pada bulan Mei.
Langkah kedua adalah membuka akses langsung terhadap listrik hijau. Mekanisme power wheeling atau skema serupa CRESS akan membuka pintu bagi hyperscaler yang menuntut energi bersih. Kontrak 10 tahun Microsoft dengan PLN untuk 200 MW energi terbarukan menunjukkan bahwa permintaan tersebut nyata.
Langkah ketiga adalah keluar dari Jawa. Sebanyak 142 dari 159 pelanggan data center PLN berada di sistem Jawa-Madura-Bali, yang setara dengan 99% kapasitas yang tersambung. Batam merupakan kandidat terkuat, dan klaster di luar Jawa sebaiknya dibangun dekat dengan pembangkit, bukan sebaliknya.
Risikonya: batu bara dan air warga
Mengejar Malaysia dengan cara cepat justru membawa risiko terbesar. Sekitar dua pertiga listrik nasional tahun lalu berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, dan S&P Global mencatat bahwa lambatnya transisi ke energi terbarukan berisiko membuat batu bara dan gas memenuhi kebutuhan data center. Skala risiko ini tidak kecil: di Malaysia, data center diperkirakan akan menyerap sepertiga konsumsi energi nasional pada tahun 2035.
Risiko kedua adalah air. Menurut bank sentral Malaysia, data center berkapasitas 50 MW dapat menggunakan air setara dengan kebutuhan 2.200 rumah tangga per hari. Pada tanggal 5 Oktober, warga Sambau di Batam melakukan protes di gerbang Nongsa Digital Park setelah pasokan air mereka terhenti. BP Batam membantah bahwa data center menjadi penyebabnya dan menyatakan bahwa kekeringan adalah faktornya, tetapi kini mendorong data center baru untuk menggunakan air laut hasil desalinasi.
Malaysia sudah menunjukkan syaratnya. Johor berhenti menyetujui data center Tier 1 dan 2, mewajibkan penggunaan air daur ulang, dan memasang batas efisiensi air (WUE) sebesar 1,8 seperti Singapura. Google pun menargetkan PUE 1,12–1,14 dan menanggung biaya sambungannya sendiri.
Indonesia dapat menjadikan paket serupa sebagai syarat masuk: energi terbarukan tambahan, bukan sekadar sertifikat; batas PUE dan WUE yang dilaporkan terbuka; air laut atau air daur ulang untuk pendinginan; dan biaya jaringan ditanggung operator, bukan pelanggan rumah tangga.
Yang perlu dipantau
Ukuran keberhasilan bukan berapa megawatt yang diumumkan, melainkan berapa yang tersambung, dan dari sumber listrik apa. Tiga angka layak dipantau: waktu sambungan PLN untuk fasilitas 100 MW, porsi rencana 1,7 GW di Jakarta yang benar-benar dibangun, dan realisasi pasokan 450 MW untuk kampus Kabil di Batam pada 2026–2027.
Jika ketiganya bergerak, Indonesia tidak perlu iri pada Google di Malaysia. Yang patut disesalkan justru jika kita mengejar ketertinggalan dengan membangun cepat di atas batu bara dan air warga.
Mari kita wujudkan masa depan digital yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan kebijakan yang cerdas dan tindakan yang cepat.
Baca juga Info Terbaru lainnya di Info terbaru.
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
