Google akan menanamkan dana sebesar US$15 miliar (sekitar Rp273 triliun) di Malaysia pada kurun 2027‑2028 untuk membangun kampus pusat data baru di Selangor dan Negeri Sembilan, termasuk proyek energi bersih dan program pelatihan. Pengumuman pada tanggal 4 November itu memperkuat tren yang sebelumnya terlihat dalam laporan e‑Economy SEA 2026, yang mencatat bahwa pendanaan ekonomi digital di Asia Tenggara mencapai US$21 miliar pada semester pertama tahun 2026, hampir dua kali lipat dari total tahun 2025 yang sebesar US$11 miliar.
Lonjakan angka tersebut didorong oleh dua transaksi pusat data besar: akuisisi STT GDC senilai US$11 miliar dan DayOne senilai US$5 miliar. Transaksi pertama melibatkan pembelian 82% saham STT GDC oleh konsorsium KKR‑Singtel dari ST Telemedia seharga S$6,6 miliar (sekitar US$5,1 miliar). Nilai US$11 miliar mencerminkan nilai perusahaan secara keseluruhan, termasuk utang dan belanja modal yang dijanjikan, untuk operator yang beroperasi di 12 pasar Asia‑Pasifik dan tiga pasar Eropa. Dengan demikian, sebagian dari “investasi besar” tersebut sebenarnya merupakan pergantian kepemilikan aset, bukan pembangunan fasilitas baru atau pendanaan untuk perusahaan rintisan. Menurut data Tracxn, perusahaan teknologi Indonesia hanya mencatat 14 putaran pendanaan pada periode Januari‑September 2026, turun 56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa banyak dari investasi besar ini yang benar-benar dibangun di Indonesia. Dalam hal kapasitas yang sudah siap pakai, kontribusi Indonesia masih sangat kecil. Seluruh Indonesia hanya memiliki sekitar 580 MW kapasitas pusat data yang terpasang pada semester pertama tahun 2026, kira-kira separuh dari kapasitas yang sudah beroperasi di Johor saja.
(Data: Cushman & Wakefield via BRI Danareksa. Grafik: DailySocial) Di atas kertas, Jakarta berusaha mengejar ketertinggalannya: kapasitas yang direncanakan lebih dari lima kali lipat dari kapasitas yang saat ini beroperasi. Namun, proyek yang benar-benar sedang dibangun hanya mencapai kurang dari seperempat dari rencana tersebut, dan Bangkok saat ini sedang membangun lebih banyak pusat data dibandingkan Johor maupun Jakarta.
Situasi yang lebih menjanjikan terlihat di Batam. DayOne telah menandatangani kontrak pembelian listrik sebesar sekitar 450 MW dengan PLN Batam untuk kampus Kabil, dengan pasokan yang akan dialihkan secara bertahap pada tahun 2026‑2027. Firmus, operator yang didukung oleh Nvidia, juga mengklaim bahwa kampus AI-nya yang bekerja sama dengan DayOne di Indonesia dapat menarik kontrak hingga US$30 miliar dalam waktu enam tahun. Namun, pendanaan yang telah diumumkan masih tidak merata: platform pendanaan DayOne di Malaysia mencapai sekitar US$7,2 miliar, sementara kampus Nongsa berkapasitas 72 MW di Batam dibiayai oleh pinjaman sebesar US$411 juta.
Indonesia tidak kalah dalam hal biaya. Mirae Asset memperkirakan biaya pembangunan pusat data di Indonesia sekitar US$8,9 juta per MW, lebih murah dibandingkan biaya di Malaysia yang mencapai US$9,9 juta. Tarif listrik di Indonesia juga lebih rendah, yaitu 6,3 sen dolar AS per kWh, dibandingkan dengan 10,6 sen dolar AS per kWh di Malaysia.
Namun, kelemahan utama Indonesia terletak pada waktu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk menghubungkan fasilitas berkapasitas 100 MW ke jaringan listrik di Indonesia adalah 36 bulan, tiga kali lebih lama dibandingkan dengan waktu di Malaysia. Permintaan akan pusat data di Indonesia tidak menjadi masalah: pelaku industri menyatakan bahwa tambahan kapasitas sebesar 100‑200 MW akan langsung terserap, dan asosiasi penyedia pusat data IDPRO lebih meminta kepastian tanggal sambungan daripada tarif yang murah.
Malaysia memiliki skema yang belum ada di Indonesia. Melalui skema CRESS, pusat data dapat membeli listrik terbarukan secara langsung dari pengembang melalui jaringan TNB. Di Indonesia, mekanisme serupa (power wheeling) belum dapat diterapkan.
Ini adalah kerugian terbesar Indonesia. Google berjanji untuk menambahkan lebih dari 1 GW energi bersih ke jaringan listrik Malaysia dan menanggung seluruh biaya listrik dan sambungannya, sementara DayOne telah mengamankan lebih dari 1 GW pasokan energi terbarukan di sana. Pusat data menjadi pembeli jangka panjang yang membiayai transisi energi, dan Malaysia yang mendapatkan manfaat dari hal ini.
Peluang masih terbuka bagi Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah Malaysia mulai membatasi pembangunan pusat data non-AI, menghapus subsidi tarif listrik untuk pusat data, dan mewajibkan konten lokal sebesar 30%. BRI Danareksa menyatakan bahwa Indonesia dapat menjadi kaki ketiga untuk limpahan pusat data regional, setelah Singapura dan Johor.
Ada tiga langkah yang dapat diambil Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini:
-
Menjadikan waktu sambungan sebagai janji layanan. Targetkan waktu sambungan untuk kapasitas 100 MW dalam waktu kurang dari 12 bulan untuk klaster yang gardu induknya dibangun terlebih dahulu. PLN sendiri berupaya menjadikan time‑to‑power sebagai keunggulan, dengan sekitar 3.534 MW permintaan baru dalam antrian prioritas. Skala kontrak juga bukan masalah: PLN telah menandatangani kontrak sebesar 1,2 GW dengan satu operator pada bulan Mei.
-
Membuka akses langsung ke listrik hijau. Mekanisme power wheeling atau skema serupa CRESS akan membuka pintu bagi hyperscaler yang menuntut energi bersih. Kontrak 10 tahun Microsoft dengan PLN untuk 200 MW energi terbarukan menunjukkan bahwa permintaan akan hal ini nyata.
-
Berpindah keluar dari Jawa. Sebanyak 142 dari 159 pelanggan pusat data PLN berada di sistem Jawa-Madura-Bali, setara dengan 99% kapasitas yang tersambung. Batam adalah kandidat terkuat, dan klaster di luar Jawa sebaiknya dibangun dekat dengan pembangkit, bukan sebaliknya.
Risiko terbesar dari pembangunan yang cepat adalah ketergantungan pada batu bara dan air untuk kebutuhan warga. Sekitar dua pertiga dari listrik nasional pada tahun lalu dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, dan S&P Global mencatat bahwa lambatnya transisi ke energi terbarukan berisiko membuat batu bara dan gas memenuhi kebutuhan pusat data. Skala risiko ini tidak kecil: di Malaysia, pusat data diperkirakan akan menyerap sepertiga dari konsumsi energi nasional pada tahun 2035.
Air adalah risiko kedua. Menurut bank sentral Malaysia, pusat data berkapasitas 50 MW dapat menggunakan air yang setara dengan kebutuhan 2.200 rumah tangga per hari. Pada tanggal 5 Oktober, warga Sambau di Batam melakukan protes di gerbang Nongsa Digital Park setelah pasokan air mereka terhenti. BP Batam membantah bahwa pusat data adalah penyebabnya dan menunjuk pada kemarau, tetapi kini mendorong pusat data baru untuk menggunakan air laut yang diolah melalui desalinasi.
Malaysia telah menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi. Johor berhenti menyetujui pusat data Tier 1 dan 2, mewajibkan penggunaan air daur ulang, dan menerapkan batas efisiensi penggunaan air (WUE) sebesar 1,8, sama seperti Singapura. Google juga menargetkan PUE sebesar 1,12‑1,14 dan menanggung biaya sambungannya sendiri.
Indonesia dapat membuat paket serupa sebagai syarat masuk: energi terbarukan tambahan, bukan hanya sertifikat; batas PUE dan WUE yang dilaporkan secara terbuka; penggunaan air laut atau air daur ulang untuk pendinginan; dan biaya jaringan ditanggung oleh operator, bukan konsumen rumah tangga.
Apa yang perlu dipantau bukanlah berapa banyak megawatt yang diumumkan, tetapi berapa banyak yang benar-benar tersambung, dan dari sumber listrik apa. Ada tiga metrik yang layak untuk dipantau: waktu sambungan PLN untuk fasilitas berkapasitas 100 MW, portion rencana 1,7 GW di Jakarta yang benar-benar dibangun, dan realisasi pasokan 450 MW untuk kampus Kabil di Batam pada tahun 2026‑2027.
Jika ketiganya menunjukkan kemajuan, Indonesia tidak perlu iri dengan Google di Malaysia. Yang patut disesalkan adalah jika kita mengejar ketertinggalan dengan membangun pusat data secara cepat di atas batu bara dan air untuk kebutuhan warga.
(Latest research released: sebuah studi oleh International Renewable Energy Agency pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa permintaan akan pusat data yang efisien dari segi energi di Asia Tenggara meningkat sebesar 22% year‑on‑year, didorong oleh ekspansi hyperscaler di wilayah ini. Studi tersebut juga menemukan bahwa implementasi power wheeling di Thailand telah mengurangi waktu pembangunan sebesar 40%, memberikan gambaran tentang potensi percepatan di Indonesia.)
Jika infrastruktur listrik Indonesia dapat diperbaiki, negara ini dapat mengubah tantangannya menjadi peluang. Dengan memanfaatkan skema power wheeling, mendorong penggunaan air daur ulang, dan menarik investasi langsung dalam energi terbarukan, Indonesia tidak hanya dapat menarik pusat data global tetapi juga mempercepat transisi energinya sendiri. Peluangnya masih ada; yang diperlukan adalah kebijakan yang tegas dan komitmen untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Baca juga Info Terbaru lainnya di Info terbaru.
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
