Pemerintah Indonesia kini merencanakan integrasi pembangunan pusat data dan kecerdasan artifisial (AI) ke dalam perencanaan energi nasional, menurut pernyataan pejabat tinggi. Upaya ini dipandang penting untuk mencegah hambatan pengembangan teknologi digital akibat kekurangan pasokan listrik dan infrastruktur pendukung.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan AI Factory dan pusat data harus direncanakan bersama sektor energi. Ia menyatakan bahwa energi menjadi fondasi utama bagi perkembangan AI baik di tingkat domestik maupun global.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” kata Meutya pada acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Meutya menilai bahwa koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis. Ia berharap keterhubungan kebijakan digital dan energi bisa menyelaraskan kebutuhan infrastruktur teknologi dengan ketersediaan pasokan energi.
“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelas Meutya.
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyambut baik gagasan tersebut dan mendukung sinkronisasi perencanaan pusat data dengan penyediaan energi. Ia menyatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital diperlukan untuk memetakan kebutuhan listrik pusat data di Indonesia.
“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.
Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Kebutuhan besar ini menuntut perencanaan terkoordinasi agar pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan kesiapan pasokan energi nasional.
Selain energi, pemerintah juga akan menata investasi pusat data agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Bahlil menegaskan bahwa investasi teknologi tinggi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari peluang usaha yang dibuka bagi pengusaha nasional dan daerah.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegasnya.
Bahlil menjelaskan bahwa pusat data membutuhkan teknologi dan modal besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya relatif terbatas. Operasional fasilitas tersebut memerlukan sumber daya signifikan, termasuk listrik dan air.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di sekitar lokasi investasi turut memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang tercipta. Investor asing tetap dipersilakan berinvestasi di Indonesia, namun perlu membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem bisnis pusat data.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujar Bahlil.
Melalui koordinasi sektor energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, pemerintah berupaya memastikan pengembangan AI dan pusat data berjalan berkelanjutan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional dan memperluas manfaat ekonomi ke berbagai daerah.
Recent research and analysis
A 2024 International Energy Agency report indicates that data centers currently consume about 1% of global electricity, with projections that this share could rise to 3‑4% by 2030 as AI workloads expand. This underscores the urgency of coordinated energy planning to avoid supply shortages. Additionally, a study from the University of Cambridge highlights that integrating renewable energy sources with data center operations can cut carbon emissions by up to 30%, offering a pathway for Indonesia to meet both digital and climate goals.
Case study
Singapore’s Smart Nation initiative provides a relevant example. The Infocomm Development Authority collaborated with the Energy Market Authority to align data center power requirements with renewable energy targets, achieving a 15% reduction in carbon emissions from digital infrastructure. This joint planning model demonstrates how synchronized digital and energy policies can deliver both sustainability and economic benefits.
The coordinated approach and strategic investments aim to ensure that AI and data center development in Indonesia proceed smoothly, bolstering the nation’s digital competitiveness while spreading economic advantages across regions.
Baca juga Info Terbaru lainnya di Info terbaru.
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
