TASIKMALAYA, Thecuy.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 jadi sorotan publik. Terutama asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang tidak disertai kertas kerja.
Kritik itu datang dari Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid. Ia menilai temuan BPK tentang perencanaan anggaran menjadi peringatan serius bagi tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya SiLPA yang dipasang Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp33,753 miliar. Padahal, SiLPA tahun anggaran 2024 berdasarkan hasil audit hanya Rp20,108 miliar. Terdapat selisih Rp13,645 miliar yang menurut Myftah, perlu dijelaskan dasar perhitungannya. Ia mempertanyakan bagaimana angka tersebut bisa masuk dalam perencanaan APBD tanpa didukung kertas kerja dan perhitungan yang memadai.
MAN 1 Tasikmalaya Tegaskan Peran Santri Mengisi KemerdekaanKejari Indramayu Serahkan Rp2,78 Miliar Hasil Lelang Kasus BPR KRI
“Pengungkapan BPK mengenai bobroknya penyusunan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 menjadi tamparan keras bagi Pemkot,” ujar Myftah, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, penyusunan anggaran tidak boleh bertumpu pada asumsi yang tidak terukur. Angka dalam dokumen APBD harus mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang realistis, bukan sekadar terlihat meyakinkan di atas kertas.
Myftah juga menyoroti target pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar yang realisasinya hanya Rp18,420 miliar. Baginya, selisih tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan pendapatan dan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan anggaran.
“Kalau BPK menyebut angka tersebut tidak rasional dan tidak didukung kertas kerja, bahasa sederhananya, Pemkot menyusun belanja daerah berdasarkan angka tebakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kritiknya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kekeliruan administratif semata. Sebab, perencanaan anggaran menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menerjemahkan janji politik menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
JANJI POLITIK JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS
Myftah mengingatkan, berbagai program yang disampaikan saat kampanye membutuhkan dukungan anggaran yang jelas. Tanpa perhitungan keuangan yang realistis, janji politik berisiko sulit diwujudkan.
“Bagaimana mungkin janji-janji itu bisa direalisasikan jika modal dasar untuk membiayainya adalah uang imajiner yang wujudnya saja tidak ada di kas daerah?” sindirnya.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].