Komentar Pegawai RSUD Menjadi Pemicu Perbaikan Budaya Birokrasi di Tasikmalaya

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Kontroversi komentar seorang pegawai RSUD dr Soekardjo di Kota Tasikmalaya di media sosial dianggap tidak cukup diselesaikan sebagai persoalan personal.

Kejadian tersebut justru dipandang sebagai peringatan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memperbaiki kultur birokrasi dan etika aparatur dalam memberikan layanan publik.

Sekretaris Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Deden Faiz Taptajani, menyatakan bahwa posisi seorang pegawai di institusi pelayanan publik membuat perilaku personal memiliki dampak terhadap citra lembaga.

Tudingan tindak asusila terhadap seorang penjual bakso di Tasikmalaya masih belum jelas; polisi melakukan penyelidikan ulang di TKP untuk mengungkap fakta. RSUD dr Soekardjo kekurangan dokter spesialis; Pemerintah Kota Tasikmalaya bermitra dengan Unpad untuk mempercepat solusi.

“Menurut saya, polemik komentar pegawai RSUD Kota Tasikmalaya harus kita anggap sebagai peringatan untuk memperbaiki kultur birokrasi, bukan hanya sebagai masalah personal seorang pegawai,” kata Deden, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, pemikiran Max Weber tentang birokrasi modern menganggap aturan, profesionalitas, dan tanggung jawab jabatan sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, perilaku aparatur tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatannya.

Lebih lanjut, katanya, perkembangan media sosial telah membuat batas antara ruang pribadi dan publik semakin tipis. Unggahan atau komentar seorang pegawai dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi tempat ia bekerja.

“Media sosial telah menjadi bagian dari ruang publik. Apa yang disampaikan seorang aparatur dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi tempat ia bekerja,” ujarnya.

Deden menilai bahwa penggunaan media sosial oleh aparatur juga harus memperhatikan aspek etika, integritas, dan reputasi institusi.

Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan pemerintahan yang mengutamakan teknologi yang terpercaya dan beretika.

Oleh karena itu, rencana pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan dinilai patut diapresiasi. Namun, menurutnya, pembinaan tidak boleh berhenti pada masalah bagaimana pegawai menggunakan media sosial.

Skema penipuan limit Paylater merugikan warga Tasikmalaya-Ciamis sebesar Rp500 juta, OJK dan polisi menangkap pelakunya. BNN mewaspadai modus narkoba melalui vape, generasi muda menjadi target utama sindikat digital.

Lebih jauh, pemerintah perlu membangun karakter aparatur agar mampu mengelola emosi, memahami konsekuensi komunikasi publik, dan tetap menjaga profesionalisme saat menghadapi tekanan.

“Pembinaan jangan berhenti pada bagaimana pegawai menggunakan media sosial. Yang lebih fundamental adalah membangun karakter aparatur yang mampu mengelola emosi, memahami konsekuensi komunikasi publik, dan tetap profesional dalam tekanan,” katanya.

Menurut Deden, jika perilaku yang salah dibiarkan tanpa koreksi yang proporsional, hal itu dapat menjadi preseden buruk dan ditiru oleh aparatur lainnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan Balasan