Delapan siswa SMP di Kabupaten Tasikmalaya terancam putus sekolah karena penyebab tertentu.

Delapan murid sekolah menengah pertama negeri di wilayah utara Tasikmalaya terancam putus sekolah karena masalah disiplin yang berakibat pada pengembalian mereka ke orang tua. Orang tua para siswa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. Didampingi wali masing-masing, para siswa mendatangi kantor KPAID pada hari Senin (13/7/2026) untuk meminta bantuan setelah komunikasi dengan sekolah buntu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya sebagai langkah awal mencari solusi agar hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi. KPAID menegaskan penyelesaian masalah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sementara Disdikbud berjanji segera memanggil pihak sekolah guna meminta klarifikasi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinato, menyampaikan bahwa pihaknya menerima delapan pengaduan dari orang tua yang berharap anak-anak mereka tetap bersekolah di sekolah asal. “Kami mengapresiasi respons cepat Dinas Pendidikan sehingga hari ini bisa dipertemukan untuk berdialog. Prinsipnya, anak tetap harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan,” ujar Ato. Para orang tua ingin anak-anak mereka tetap bersekolah di sekolah semula karena lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal. Mereka juga menyatakan siap bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Menurut orang tua, langkah pembinaan yang dilakukan sekolah belum maksimal. Mereka mengaku siap terlibat dalam proses pembinaan, namun ruang komunikasi dengan pihak sekolah telah tertutup sehingga akhirnya meminta pendampingan KPAID. Ato mengungkapkan, berdasarkan catatan KPAID, sekolah tersebut beberapa kali menyerahkan siswa kepada orang tua dalam jumlah cukup banyak karena pelanggaran tata tertib. Namun, dalam kasus ini komunikasi antara sekolah dan orang tua tidak menemukan titik temu meski telah difasilitasi komite sekolah. “Dari data yang kami himpun, sekolah memang sudah beberapa kali memanggil orang tua dan membuat pernyataan, tetapi menurut kami ada satu tahapan yang belum dilakukan, yaitu home visit. Wali kelas seharusnya datang ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi keluarga sebelum mengambil langkah lebih jauh,” katanya.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dan konseling di sekolah dapat secara signifikan mengurangi jumlah kasus disipliner yang berujung pada penghentian studi. Sebuah studi tahun 2024 di Journal of Educational Psychology melaporkan penurunan 28 % dalam jumlah pengeluaran siswa setelah program keterlibatan orang tua diterapkan. Analisis lebih lanjut menekankan bahwa kunjungan ke rumah (home visit) oleh wali kelas membantu mengidentifikasi masalah sosial-ekonomi yang mendasari perilaku, sehingga memungkinkan sekolah merancang dukungan yang lebih tepat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelangsungan pendidikan tetapi juga memperkuat kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komisi perlindungan anak.

Kasus ini menunjukkan betapa penting kerja sama antara keluarga, sekolah, dan komisi perlindungan anak dalam menjamin hak belajar setiap anak. Melalui dialog terbuka, kunjungan ke rumah yang rutin, dan konseling yang suportif, tantangan disipliner dapat diubah menjadi peluang pertumbuhan, memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page