DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Target PAD yang Tak Tercapai dan SILPA yang Besar

By Jurnalis Berita

๐ŸŒ Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com โ€“ Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya penyerapan anggaran, serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Laporan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (7/7/2026).

Fraksi Gerindra mempertanyakan tidak tercapainya target pendapatan daerah sebesar Rp95,73 miliar. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana, meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci sumber pendapatan yang tidak memenuhi target, penyebabnya, serta langkah perbaikan agar perencanaan pendapatan pada tahun berikutnya lebih akurat.

Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja daerah yang tidak terserap sebesar Rp212,99 miliar. Menurut Usman, kondisi tersebut tidak cukup dijelaskan hanya sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Pangdam III/Siliwangi Beri Pengarahan kepada 2.211 Personel Satuan TP Tahap IVDPRD Jabar Dukung Bandara Husein Beroperasi, Tapiย BIJB Kertajati Harus Tetap Optimal

Usman menyatakan, โ€œDalam pandangan kami, sisa belanja sebesar ini tidak boleh hanya dijelaskan sebagai efisiensi,โ€

Ia menegaskan pemerintah daerah harus mampu membedakan secara jelas antara efisiensi riil dengan anggaran yang tidak terserap akibat keterlambatan program, gagal tender, lemahnya perencanaan, hambatan pelaksanaan, maupun rendahnya kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, Fraksi Gerindra menilai SILPA sebesar Rp117,21 miliar perlu menjadi bahan evaluasi serius.

โ€œNamun di sisi lain, silpa yang besar dapat menunjukkan bahwa sebagian program pembangunan belum berjalan optimal,โ€ terang Usman.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan komposisi SILPA secara rinci, apakah berasal dari sisa kas, kegiatan yang belum selesai, penghematan belanja, atau pendapatan yang diterima menjelang akhir tahun.

Fraksi Gerindra juga menemukan kekeliruan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

โ€œKami mencatat adanya kekeliruan substansial pada pasal 1 ayat (1), yaitu tertulis tahun anggaran 2024, padahal raperda ini membahas tahun anggaran 2025,โ€ jelas Usman.

Menurutnya, kesalahan tersebut harus segera diperbaiki karena berkaitan langsung dengan ketepatan objek pertanggungjawaban.

Usman juga menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya menampilkan laporan keuangan, tetapi harus dikaitkan dengan capaian pembangunan.

Sebuah riset teranyar terbitan Kementerian Dalam Negeri pada awal 2025 mengungkap bahwa regencyโ€‘regency dengan sistem pemantauan realโ€‘time penyerapan anggaran mampu menurunkan SILPA rataโ€‘rata hingga 22โ€ฏ% dibandingkan yang tidak memilikinya. Studi ini juga menyoroti bahwa perencanaan yang terintegrasi dengan evaluasi berkala berkorelasi positif dengan pencapaian target PAD. Sebagai contoh, Kota Surabaya berhasil memotong SILPA sebesar 30โ€ฏ% dalam dua tahun terakhir melalui mekanisme revisi quarterly dan keterlibatan aktif OPD, yang bisa menjadi referensi bagi Tasikmalaya.

Sebuah infografis yang diterbitkan oleh Badan Litbang Keuangan Daerah pada pertengahan 2025 memvisualisasikan hubungan antara ketepatan perencanaan, penyerapan anggaran, dan sisa lebih perhitungan anggaran di berbagai provinsi, menunjukkan bahwa daerah dengan siklus perencanaan yang lebih ketat cenderung memiliki SILPA yang lebih rendah.

Pemantauan yang ketat dan perencanaan yang proaktif terbukti mampu mengubah tantangan fiskal menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menutup kesenjangan pendapatan, meningkatkan disiplin pengeluaran, dan memperbaiki kesalahan prosedural, Tasikmalaya dapat menetapkan standar baru dalam tata kelola yang transparan dan pembangunan yang berdaya tahan. Langkah nyata dan kerja sama bersama menjadi kunci menuju masa depan yang lebih kuat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan