Bupati Pangandaran khawatir karena kemampuan akademik mahasiswa keteteran tidak memenuhi ekspektasi dan enggan menerima kuota lokal PSDKU Unpad.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menyisakan objections terhadap kebijakan kuota 50% untuk mahasiswa lokal di Unpad. Kewaspannya berasaskan risiko ketidaktahan akademik jika prioritas kuota melampaui kemampuan calon mahasiswa. Pemerintah kabupaten (Pemkab) mengajukan evaluasi hubungan kerja sama dengan Unpad sebagai respon terhadap ketimpangan nilai dan beban keuangan yang tertinggal. Keputusan ini tidak lepas dari kritik dari pihak terkait, terutama soal ketepatan pendekatan.

Citra menjelaskan bahwa standar nilai mahasiswa lokal seringkali jauh dari persyaratan Unpad. Hal ini menimbulkan kekhawatiran untuk memaksakan siswa masuk tanpa kompetensi yang memadai. Sebagai solusi, Pemkab mempersiapkan bimbingan belajar selama enam bulan sebelum tes masuk. Program ini bertujuan membantu siswa meningkatkan daya belajar sebelum mengikuti seleksi.

Sebagai tambahan, Citra mengungkapkan masalah finansial yang berkelanjutan. Beban anggaran masa lalu dari Pemkab terhadap Unpad masih belum terlaksanakan. Keterangan ini muncul pas selaah pengelolaan antara pihak daerah dan universitas. Banyak pihak mulai merenungkan keterlibatan tanpa koordinasi formal dengan DPRD.

Until July, diskusi evaluasi ini akan dibahas secara lengkap dengan Unpad. Citra tetap terbuka bahwa koordinasi dengan DPRD belum dilakukan secara resmi. Kementerian daerah mengakui bahwa kinerja akademik siswa lokal menjadi poin krusial sebelum mempertahankan kebijakan kuota. Evaluasi ini diharapkan memberikan solusi praktis untuk keseimbangan antara dukungan lokal dan standar akademik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan