Bupati Pangandaran khawatir karena mahasiswa yang tertinggal memiliki kemampuan akademik rendah dan berenggan memenuhi kuota lokal PSDKU di Unpad.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Citra Pitriyami, bupati Pangandaran, menyelenggarakan diskusi terkait isu kuota lokal Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad. Kerusakan ini terkait kelemahan akademik mahasiswa lokal yang dipaksa memenuhi kuota. Pemerintah Provinsi (Pemkab) Panjangan menyiapkan evaluasi perjanjian kerja sama (PKS) dengan Unpad. Penyebabnya adalah ketimpangan nilai mahasiswa lokal, serta beban finansial yang belum teratasi antara pemerintah daerah dan kampus. Evaluasi ini memicu kritik dari berbagai pihak.

Bupati mengakui standar nilai siswa asal pangandaran seringkali jauh di bawah batas universitas. Sebagai solusi, Pemkab menyediakan bimbel gratis selama enam bulan sebelum tes masuk. Hal ini bertujuan mencegah ketidakpastian akademik. Selain akademik, ada isu finansial kronis dari Pemkab yang belum terlunasi kepada Unpad. Beban ini terkait kebijakan masa lalu.

Citra menyatakan belum melakukan koordinasi resmi dengan DPRD, tetapi sudah berdiskusi dengan Unpad. Evaluasi ini akan dibahas bersama rektor Unpad pada Juli. Bupati mengakui ketidaktransparan proses, tapi menekankan kebutuhan mencegah ketidakpastian akademik mahasiswa lokal.

Bimbel gratis dapat menjadi langkah praktis untuk meningkatkan kompetensi siswa lokal. Kerjasama lebih efektif antara pemerintah dan universitas untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan harus seimbang dengan aksesibilitas, sehingga mahasiswa tidak terpaksa memenuhi kuota tanpa kualitas yang memadai.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan