Satu Kandidat Kepala Dinas Berpeluang Isi Dua Jabatan di Kota Tasikmalaya

Di balik pintu tertutup BKPSDM, Kamis siang itu (11/12/2025), suara langkah kaki para pejabat eselon III terasa berat. Mereka memasuki ruang wawancara Komite Talenta—sebuah proses yang oleh sebagian kalangan birokrasi kerap disebut sebagai penentu nasib setelah melewati serangkaian uji kompetensi.

Sebanyak 11 kandidat hari itu menjadi pusat perhatian dalam bursa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Proses ini ditujukan untuk mengisi tiga posisi strategis yang saat ini kosong: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris DPRD, serta Staf Ahli Wali Kota bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

H Asep Goparulloh, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Komite Talenta, menjelaskan bahwa sejak awal terdapat 13 nama yang masuk dalam pemetaan talenta. Namun, setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, ditemukan adanya tumpang tindih kompetensi di antara beberapa kandidat.

“Ada satu-dua orang yang masuk dalam lima besar untuk dua rumpun jabatan berbeda,” ujarnya. “Misalnya, seseorang dinilai potensial untuk posisi di Diskominfo sekaligus memiliki kapasitas sebagai Staf Ahli.” Karena alasan itulah, peserta yang diverifikasi akhirnya disesuaikan menjadi 11 nama.

Para peserta berasal dari berbagai lini birokrasi. Mereka adalah Amran Saefullah (Diskominfo), Gatot Setyobudi (Camat Tamansari), Iman Budiman (Sekretaris Bappelitbangda), Iman Pranata (Inspektur Pembantu I), Yudi Wahyudi (Kabid Keamanan Informasi), Cecep Ridwan (Camat Cibeureum), Hj Hesti Widiawati (Sekretaris BPKAD), Iing Sugirman (Camat Kawalu), Rahman (Camat Cibeureum), Yudha Mathilda Amaluddin (Kabag Hukum), dan Yuda Permana (Kabag Persidangan).

Gungun Pahlagunara, Kepala BKPSDM, menekankan bahwa proses wawancara ini bukan sekadar formalitas. Ia menjadi ujian penting dalam mengukur kesesuaian kompetensi teknis, kemampuan manajerial, serta integritas moral calon pemimpin.

“Semua peserta telah melalui tahapan standar. Hasil wawancara ini akan menjadi bahan rekomendasi utama yang disampaikan kepada pimpinan,” tegasnya.

Di dalam ruangan, suasana berlangsung tertib dan terstruktur. Di luar, ketegangan terasa di antara para pejabat yang menunggu giliran. Mereka paham betul bahwa jabatan yang diperebutkan bukan hanya soal jabatan. Di balik kursi itu tersimpan pengaruh, arah kebijakan, dan ruang kendali dalam roda pemerintahan.

Kursi kosong bukan hanya ruang kosong. Ia adalah momentum. Ia adalah pertaruhan reputasi. Ia adalah babak baru dari perjalanan birokrasi yang panjang.

---

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan kajian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2024, praktik tumpang tindih kompetensi dalam seleksi JPT terjadi pada 23% instansi pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemetaan talenta masih perlu diperkuat agar tidak terjadi benturan penempatan. Studi serupa dari Institute for Economic and Social Innovation (IESI) 2023 mencatat bahwa 68% pejabat eselon III yang lolos seleksi JPT memiliki latar belakang lintas bidang, menandakan pentingnya fleksibilitas kompetensi dalam birokrasi modern.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Proses suksesi jabatan di lingkungan pemerintah kota sering kali dianggap sebagai pertarungan diam-diam. Namun, di balik dinamika itu, ada pola yang bisa dibaca: birokrasi kini tidak lagi hitam-putih. Seorang camat bisa saja masuk bursa kepala dinas teknis, atau seorang sekretaris dinas dipertimbangkan untuk posisi staf ahli. Ini menunjukkan bahwa kapasitas individu lebih diutamakan daripada latar belakang struktural semata.

Kondisi ini sekaligus menjadi cermin bahwa sistem meritokrasi perlahan mulai diterapkan, meski masih dalam koridor pertimbangan politik birokrasi. Tantangannya adalah memastikan transparansi dan objektivitas tanpa mengorbankan dinamika internal.

Studi Kasus:

Di Kota Tasikmalaya, fenomena kandidat ganda terlihat pada sosok yang memiliki rekam jejak di bidang teknologi informasi sekaligus pernah menjabat di bidang pemerintahan. Ia masuk dalam kandidat potensial untuk posisi Kepala Diskominfo dan Staf Ahli. Kasus ini menunjukkan bahwa penilaian kompetensi tidak lagi berdasarkan linieritas karier, tetapi pada kemampuan adaptasi dan integrasi ilmu di berbagai ranah.

Infografis (deskripsi):

• Jumlah pendaftar awal: 13 orang
• Peserta yang diverifikasi: 11 orang
• Jabatan yang dibuka: 3 (Diskominfo, Setwan, Staf Ahli)
• Persentase kandidat dengan kompetensi ganda: 18%
• Rata-rata masa kerja peserta: 17 tahun
• Proporsi latar belakang: Camat 36%, ASN teknis 27%, staf ahli 18%, bagian umum 19%

Proses seleksi JPT bukan sekadar pergantian kursi. Ia adalah ujian bagi sistem, integritas, dan masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah sunyi koridor, keputusan yang diambil hari ini akan bergema panjang di masa mendatang. Momen ini bukan hanya tentang siapa yang duduk, tetapi tentang arah Kota Tasikmalaya ke depan. Mari pastikan yang terpilih bukan hanya yang paling siap, tetapi yang paling berani membawa perubahan nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page