Dorong Kementerian Belanja, Purbaya: Utang yang Tidak Dipakai Menjadi Dosa!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Ancaman tegas dilontarkan: jika anggaran tidak terserap seluruhnya hingga akhir tahun, maka pagu belanja K/L tersebut akan dikurangi pada tahun berikutnya.

“Saya sudah perintahkan agar belanja pemerintah pusat segera bergerak lebih cepat. Saya juga sudah mengingatkan, kalau sampai tidak habis, tahun depan anggarannya akan saya pangkas,” ujarnya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Upaya ini, menurut Purbaya, telah mendapat lampu hijau dari Komisi XI DPR RI. Tujuannya satu: setiap rupiah dalam APBN, termasuk yang bersumber dari pinjaman, harus mampu menggerakkan roda perekonomian secara maksimal.

“Bukan tanpa alasan. Saya ingin memastikan belanja kita tepat waktu karena sebagian besar dari biaya itu berasal dari utang. Kalau saya sudah berhutang tapi dananya tidak digunakan, itu dosa. Saya malah membayar bunga untuk dana yang tidak produktif. Lebih buruk lagi, dorongan terhadap ekonomi jadi kurang kuat,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9), Purbaya juga menegaskan komitmen serupa. Ia bertekad mengakhiri praktik sisa anggaran yang menumpuk di penghujung tahun.

“Target saya adalah di akhir tahun, seluruh dana yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif. Tidak akan ada lagi sisa uang mengendap dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Dana harus digunakan untuk pembangunan,” ujarnya.

Untuk mencapai target itu, Purbaya akan rutin mengevaluasi program-program pemerintah. Program yang tidak efisien dalam menyerap anggaran akan ditinjau ulang, lalu dananya dialihkan ke sektor yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ini bukan sekadar terobosan jangka pendek dengan dampak kecil. Tindakan ini akan memberi dampak jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian. Program yang selama ini macet akan kita percepat, dan dana menganggur akan saya maksimalkan untuk pembangunan,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Anggaran (LKEA) 2025 menunjukkan bahwa keterlambatan realisasi belanja K/L rata-rata mencapai 35% pada triwulan III, dengan penyerapan terkonsentrasi di bulan Desember. Riset ini juga mengungkap bahwa keterlambatan ini mengakibatkan multiplier effect belanja negara turun hingga 0,8 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, data Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga November 2025 baru mencapai 72%, di bawah target 80% yang ditetapkan dalam APBN.

Studi Kasus:
Kementerian PUPR menjadi salah satu contoh kasus keterlambatan realisasi. Pada 2024, realisasi belanja infrastruktur baru mencapai 65% hingga akhir November, menyebabkan banyak proyek konstruksi terhambat dan tenaga kerja mengalami PHK sementara. Namun, setelah diterapkannya sistem monitoring harian dan evaluasi mingguan oleh Menteri Purbaya, realisasi belanja 2025 berhasil mencapai 78% per November, dengan proyek strategis seperti jalan tol dan bendungan berjalan sesuai jadwal.

Infografis (dalam bentuk teks):

• Target Realisasi Belanja K/L per Triwulan:

  • TW I: 20%
  • TW II: 50%
  • TW III: 75%
  • TW IV: 100%

• Dampak Keterlambatan Belanja:

  • Turunnya multiplier effect: -0,8%
  • Peningkatan biaya bunga utang: Rp 12 triliun/tahun
  • PHK sementara di sektor konstruksi: 150.000 pekerja

• Solusi Akselerasi:

  • Monitoring harian
  • Evaluasi mingguan
  • Pemangkasan program tidak produktif
  • Realokasi dana ke program prioritas

Setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah dari rakyat. Jangan biarkan dana pembangunan mengendap, tapi jadikan setiap anggaran sebagai mesin penggerak kemajuan bangsa. Ayo percepat langkah, wujudkan Indonesia yang lebih produktif dan berdaulat di segala bidang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page