Kemenkes Dibantah Penanganan Anggaran Penyakit Menular di RUU APBN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, mengajukan permintaan kepada Kementerian Kesehatan untuk menguatkan alokasi anggaran dalam upaya pengendalian penyakit menular. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti uji cek cepat demam berdarah, vaksinasi HPV, dan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) harus sudah termasuk dalam rencana anggaran utama.

“Penyakit demam berdarah merupakan masalah berkala di negara ini. Sama seperti BIAS dan vaksinasi HPV, seharusnya sudah terintegrasi dalam anggaran utama. Kenapa justru masuk dalam anggaran tambahan?” ujar Sri, Senin (8/9/2025).

Sri Meliyana selaku kader Partai Gerindra menjelaskan bahwa obat dan vaksin adalah kebutuhan pokok masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Perlu adanya kesadaran bahwa akses terhadap layanan kesehatan ini harus terjamin.

“Pastinya kita membutuhkan BIAS, dan juga reagen untuk penyakit yang selalu muncul setiap musim. Jangan sampai kami tidak memiliki obat atau vaksin, baik di pusat maupun daerah,” tegasnya.

Sri menekankan bahwa perencanaan yang konsisten diperlukan agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Dia mengingatkan bahwa kekurangan obat atau vaksin dapat menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Jika pusat tidak memiliki stok yang cukup, daerah harus bergantung pada mana? Ini harus menjadi prioritas dalam penyediaan obat dan vaksin agar masyarakat dapat dilindungi,” tambahnya.

Sri Meliyana menekankan bahwa keberadaan obat dan vaksin di seluruh wilayah harus dijaga agar masyarakat bisa terlindungi dari berbagai penyakit menular. Ia juga mengingatkan bahwa kekurangan persediaan di tingkat pusat akan berdampak pada daerah, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih matang dalam penyaluran anggaran kesehatan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa penyakit menular masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Selain demam berdarah, kasus tuberkulosis dan malaria juga terus berlanjut. Program imunisasi yang konsisten diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Sedangkan, studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa investasi dalam sistem kesehatan pemerintah dapat mengurangi beban penyakit menular. Misalnya, negara-negara yang memiliki program vaksinasi yang kuat menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus penyakit menular.

Dalam upaya pengendalian penyakit menular, konsistensi dan perencanaan yang matang adalah kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran kesehatan dialokasikan dengan tepat agar akses obat dan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat.

Penyebab utama keterlambatan dalam penanganan penyakit menular seringkali disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi yang kurang efektif antara pusat dan daerah. Dengan pengaturan yang lebih baik, Indonesia dapat mengatasi masalah ini dengan lebih efektif.

Jaga kesehatan dengan vaksinasi rutin dan konsultasi medis. Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan