Perbanyakan Terbitan PBG Pemerintah Daerah untuk Mendukung Program Rumah MBR

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mencuatkan pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, ini menjadi indikator nyata kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat. “Semakin banyak PBG yang diterbitkan untuk MBR, semakin jelas kepedulian kepala daerah terhadap rakyatnya. Sebaliknya, jika angka penerbitannya menurun, menunjukkan kurangnya perhatian,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Gedung Regale International Convention Centre, Medan, Kamis (9/10).

Tito menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri Pekerjaan Umum. Program ini diharapkan dapat menurunkan biaya pemilikan rumah bagi masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) saja, tetapi juga aktif menyosialisasikan program tersebut agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Tito mengapresiasi daerah yang telah melakukan penerbitan PBG bagi MBR, namun mengingatkan daerah dengan angka penerbitan rendah untuk segera meningkatkannya. Beberapa kabupaten seperti Karo, Labuhanbatu Utara, dan Nias belum pernah mengeluarkan izin PBG untuk MBR, menurutnya.

Program Tiga Juta Rumah tidak hanya berfokus pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem baru. Ini melibatkan berbagai sektor, dari pengembang hingga lembaga pembiayaan. Tito memperkirakan program ini akan menyumbang sekitar 2% pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2029.

Sumut berada pada peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR, dengan Deli Serdang menjadi daerah yang paling aktif. Namun, beberapa daerah di Sumut belum mengeluarkan izin PBG sama sekali. Tito meminta kepala daerah untuk segera mengambil tindakan konkret.

Setelah forum, Tito bersama Menteri PKP dan Anggota Komisi V DPR RI meninjau Rusunawa Seruwai di Medan Labuhan. Para penghuni mengungkapkan keberatan dan pujian terhadap fasilitas yang ada. Kesempatan itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumut dan Direktur Utama BRI.

Program Tiga Juta Rumah bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang merangkul seluruh masyarakat dalam upaya pembangunan. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan perbankan, program ini diharapkan dapat mencapai target dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Setiap daerah harus berperan aktif untuk mewujudkan visi ini, bukan sekedar mengikuti peraturan, tetapi juga mengimplementasikan dengan sepenuh hati.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan