TASIKMALAYA, Thecuy.com–Rencana perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu masih menyisakan kebingungan. Pemkot Tasikmalaya pun belum menerima arahan dan petunjuk resmi terkait hal tersebut.
Asep Setiawan, koordinator Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya, mengatakan bahwa berbagai persepsi muncul di kalangan rekan-rekannya, terutama setelah dirilisnya pernyataan KemenpanRB yang dinilai terbuka to multiple interpretations. The statement indicates that part‑time civil servants whose status will be transferred to central employees include, among others, the Fire Department, Public Order Agency, health workers, and teachers, in accordance with the relevant ministries. “Only the Fire Department, Public Order Agency, health workers, and teachers are clearly mentioned,” he told Radar on Friday (13/11/2026).
Even though other employees are mentioned, the KemenpanRB release creates varied perceptions because there is no clear confirmation similar to that for Damkar, Satpol PP, health workers, and teachers. “Education support staff, environmental health officers, and other part‑time civil servants are now confused and worried,” he said.
Two Baznas Leaders in Tasikmalaya City End Their Tenure and Are Not Listed Among Selection Participants; Senior Activist Deplores Student Demonstration on Otista Street in Tasikmalaya, Which Takes Place Near a Hospital and School
They also asked the Tasikmalaya City Government about the matter, but have not yet received a clear answer. For now, they can only wait for more detailed clarification from the government. “We hope that clarity will come soon so that assumptions do not become even more widespread,” he explained.
Some time ago, the Regional Secretary of Tasikmalaya City, H Asep Goparullah, admitted that he had not received official guidance from the central government. Therefore, his side could not say much about the plan to change the status. “There are no official guidelines yet,” he said.
When asked about the impact on the APBD structure, he acknowledged that the potential for such an effect is very possible. This is because the plan to change the employment status coincides with the central government’s policy on paying part‑time civil servants, for which there is still no technical guidance.
Nevertheless, as an anticipatory measure, H Asep Goparullah said that they would still allocate a budget to pay part‑time civil servants from the pure APBD. This is to prepare for the possibility that the transfer of employee status will not be realized at the beginning of 2027. “We will keep allocating it; it should be safe, God willing,” he concluded. (Rangga Jatnika)
Baca juga Berita lainnya di News Page
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].