Thecuy.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat telah mengantongi Rp 595,1 miliar dari pelaksanaan Program Penghapusan Sanksi Administrasi. Pembayaran tersebut berasal dari 11.377 wajib pajak yang mengajukan penghapusan sanksi per tanggal 12 November 2026.
Kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa jumlah pembayaran tersebut terdiri dari pokok pajak dan sanksi. “Jumlah pembayaran Rp 595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Jika dalam ketetapan pajak terdapat pokoknya, maka pokok tersebut sudah dibayar sepenuhnya. Namun, tagihan pajak tidak selalu mencantumkan pokoknya, sehingga mungkin hanya melibatkan sanksi,” kata Inge di Bogor, seperti dikutip pada Sabtu (14/11).
Inge menambahkan, bagi tagihan pajak yang tidak mencantumkan pokok, sanksinya dihapus sepenuhnya. Kendati demikian, wajib pajak tetap wajib membayar paling sedikit 10 persen sebelum Desember. “Jika tidak ada pokok, sanksinya dihapus 100 persen. Bayar minimal 10 persen hingga bulan Desember ini,” ujarnya.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sanksi tidak akan merugikan wajib pajak yang selama ini taat. Menurut Bimo, wajib pajak yang patuh memperoleh hak-haknya secara adil, termasuk apresiasi dan prioritas layanan seperti penerbitan surat keterangan fiskal (SKF). “Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara adil. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua layanan perizinan membutuhkan SKF,” ungkap Bimo dalam diskusi media di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Untuk mengikuti program ini, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, atau jika sudah mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya tetapi telah dicabut. Wajib pajak juga harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Selain itu, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.
Baca juga berita lainnya di News Page
Terima kasih telah mengunjungi thecuy. 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].