TASIKMALAYA, Thecuy.com – Digitalisasi perizinan tata ruang di Kota Tasikmalaya bakal membawa konsekuensi baru bagi pemerintah daerah.
Ketika proses perizinan semakin cepat melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS), pengawasan terhadap pemanfaatan ruang justru harus semakin diperketat.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan izin terbit dalam waktu singkat.
Kesesuaian antara dokumen perizinan dan aktivitas pembangunan di lapangan juga harus menjadi perhatian.
Cultivation Thief Steals Rice Threshing Machine in Pangandaran’s Padaherang, Escapes to Cipari Forest before Being Lynched by Residents; Grandchild of PKB Declarant KH Ilyas Ruhiyat Serves as Speaker at Public Discussion on Islamic Socialism in Tasikmalaya City
Plh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Ajie Ahmad Kurnia mengatakan, pengendalian dan pengawasan merupakan bagian penting dari tugas bidang tata ruang.
Terlebih, ketika revisi RDTR nantinya terintegrasi dengan OSS, penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) berpotensi berlangsung lebih cepat melalui sistem.
Jika saat ini proses PKKPR membutuhkan waktu minimal sekitar 20 hari, nantinya dapat diproses dalam waktu 1 x 24 jam.
“Ketika RDTR sudah terintegrasi dengan OSS, sistem yang bekerja. Kita tidak melakukan intervensi lagi dalam proses penerbitannya,” ujar Ajie.
Meski demikian, kemudahan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa melepas pengawasan.
Justru, menurut dia, pekerjaan berikutnya akan lebih banyak diarahkan pada pemeriksaan langsung terhadap pemanfaatan ruang.
Pemerintah harus memastikan bahwa persetujuan yang diterbitkan melalui sistem benar-benar sesuai dengan kondisi dan ketentuan tata ruang di lapangan.
Astra Honda Fuels Indonesian Racing Talent, Four Riders Aim for Podium in Qatar; Tasikmalaya City Goes Global! Ranked 18th Among Globally Competitive Regions by Oxford Economics
“Yang berat nanti di pengendalian dan pengawasannya. Kita harus mengecek apakah yang dikeluarkan mesin ini benar atau tidak,” katanya.
Selain pengawasan rutin, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan juga menangani pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai peruntukan.
Setiap persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah maupun sektor terkait. Sebab, pengendalian tata ruang tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja.
Ajie menyebut, kewenangan setiap perangkat daerah memiliki batas masing-masing. Karena itu, penanganan persoalan di lapangan membutuhkan kolaborasi dan harmonisasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada keterbatasan kewenangan di setiap sektor, sehingga harus ada koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].