DPR Mulai Bahas Isu Mundurnya Gibran, Puan Sebut Tunggu Mekanisme Konstitusi

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

Thecuy.com – Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas laporan dugaan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden menyusul munculnya kabar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen. Sejumlah fraksi memberikan tanggapan beragam, namun sebagian besar menekankan bahwa setiap tindakan harus mengikuti prosedur konstitusional.

Nama Puan Maharani, selaku Ketua DPR, menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan tentang pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP terkait polemik Gibran. Ia menjelaskan bahwa pembahasan akan dilanjutkan setelah sidang resmi dibuka, diawali dengan mengumpulkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan.

DPR menunggu prosedur resmi setelah sidang dimulai

Puan menegaskan bahwa DPR tidak akan bertindak di luar koridor peraturan yang berlaku. Menurutnya, pimpinan DPR akan memproses laporan yang masuk dan kemudian menentukan langkah lanjutan setelah menerima masukan dari fraksi-fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat, dan anggota parlemen.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, juga menekankan bahwa pengunduran diri pejabat negara, terutama dari jabatan wakil presiden, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sahroni menambahkan bahwa NasDem masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh sebelum mengeluarkan sikap resmi.

Meski demikian, Sahroni menegaskan bahwa partainya siap mematuhi prosedur konstitusional yang ada. Ia juga menyerahkan masalah keabsahan dokumen pendidikan Gibran kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Reaksi dari PDI‑P, NasDem, dan Hanura

Beberapa anggota DPR menyampaikan kritik. Deddy Yevri Hanteru Sitorus dari PDI Perjuangan mempertanyakan langkah Gibran yang meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung karena kedua institusi tersebut berada dalam ranah yang berbeda.

Deddy juga berpendapat bahwa kesempatan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, ia menganggap permintaan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi memperpanjang polemik.

Patrice Rio Capella dari Partai Hanura berpendapat bahwa pengunduran diri secara sukarela akan lebih terhormat daripada proses pemakzulan di parlemen. Ia menyatakan bahwa jika langkah tersebut benar-benar diambil, hal itu akan dipandang sebagai tindakan ksatria yang mengutamakan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, Hermawi Taslim dari NasDem mendesak agar polemik yang berkembang segera diakhiri. Ia menegaskan bahwa niat untuk mundur sebagai wakil presiden harus diproses sesuai konstitusi agar energi politik tidak terus terbuang dalam perdebatan yang sama.

HMP dilaporkan telah ditandatangani oleh puluhan anggota DPR

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR sekaligus Ketua DPP PKS, menyatakan bahwa partainya mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebutkan bahwa sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani formulir usulan tersebut, dan suratnya telah disampaikan kepada pimpinan.

Mardani menambahkan bahwa dukungan terhadap usulan HMP juga datang dari beberapa fraksi lain, meskipun rincian sikap resmi masing-masing fraksi belum sepenuhnya diumumkan. Menurut peraturan yang berlaku, pengajuan HMP dapat dilakukan oleh minimal 25 anggota DPR.

Gibran dan pertemuannya dengan Prabowo

Di tengah spekulasi tentang pengunduran dirinya, Gibran dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan pertemuan tersebut dan menyatakan bahwa Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

Prasetyo kemudian mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo menolak pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan saran dan masukan, termasuk agar Gibran terus memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Gibran sendiri menyampaikan bahwa ia diminta untuk menyediakan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ia juga menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang dekat secara pribadi, bahkan ia mengibaratkan hubungan keduanya seperti ayah dan anak.

Dengan perkembangan ini, polemik seputar pengunduran diri Gibran belum berakhir dan kini bergeser ke pembahasan prosedur hukum serta mekanisme politik di DPR. Hingga kini, pimpinan dewan menyatakan akan menunggu masukan resmi sebelum mengambil langkah berikutnya.

Baca berita lain di News Page

Terima kasih sudah mengunjungi thecuy. 🙂

Tinggalkan komentar