Thecuy.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengatur tindak pidana penyadapan ilegal. Usulan tersebut dikemukakan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak.
Habiburokhman menilai ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana penyadapan ilegal dengan karakteristik seperti kasus tersebut. Menurut dia, penanganannya juga tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Aturan dinilai belum cukup spesifik
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Habiburokhman menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyangkut pimpinan tertinggi negara. Ia juga menilai bahwa penggunaan pasal makar untuk menjerat dugaan tindakan insubordinasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat keseriusannya.
“Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” kata Habiburokhman.
Ia menambahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyadapan ilegal. Karena itu, menurut dia, diperlukan dasar hukum yang lebih jelas agar praktik seperti itu dapat ditindak secara tepat.
“Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini,” ujarnya.
Komisi III dorong regulasi penyadapan
Habiburokhman juga menyebut Komisi III DPR sebelumnya telah mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyadapan. Menurut dia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan telah masuk dalam agenda yang akan didorong pembahasannya setelah RUU Perampasan Aset.
Melalui regulasi tersebut, perlindungan dari penyadapan ilegal diharapkan tidak hanya berlaku bagi Presiden atau pejabat negara, tetapi juga bagi seluruh warga negara.
Usulan Perppu ini muncul saat Polri menangani perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkembangan penyidikan yang disampaikan Bareskrim pada 3 November 2026, sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun demikian, usulan penerbitan Perppu tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan Habiburokhman. Ia mengatakan kemungkinan penerbitannya perlu dilihat sesuai situasi dan perkembangan pembahasan berikutnya.
Habiburokhman juga membandingkan kasus itu dengan skandal Watergate di Amerika Serikat. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki tingkat keseriusan yang berbeda dibandingkan penyadapan di antara pihak-pihak yang berkompetisi.
Baca juga berita lainnya di News Page. Terima kasih sudah mengunjungi thecuy. 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].