Karena Diky sering marah, birokrasi selalu salah!

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Something feels odd at the Tasikmalaya City Hall.

Deputy Mayor Diky Candra has voiced his concerns on multiple occasions. Sometimes through public statements, other times during meetings with residents. This time, about Dadaha.

His words were stern. “Teu ngarti.” Then followed a simple request: if there’s a problem, engage in a conversation. A real conversation. Until it’s resolved.

Aktivis membahas proyek geothermal Galunggung di Tasikmalaya, dampaknya mengancam ketersediaan air. Buronan pelaku kasus kekerasan mematikan di Tasikmalaya ditangkap polisi di NTT.

Saya merasa penasaran dengan kalimat itu. Karena orang yang meminta diajak bicara biasanya bukan meminta mikrofon. Mereka meminta ruang.

Ruang untuk mengetahui persoalan. Ruang untuk memberikan pendapat. Ruang agar tidak tiba-tiba harus berhadapan dengan masalah yang prosesnya tidak ia ketahui.

Apalagi kalau yang meminta adalah wakil wali kota. Bukan warga yang kebetulan datang ke kantor pemerintah. Wakil wali kota kok seperti tamu undangan?

Di Dadaha, Diky mengaku tidak mengetahui secara utuh proses penataan kawasan. Ia juga mengatakan tidak dilibatkan sejak awal.

Sementara itu, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa unsur-unsur di lingkungan pemerintah bergerak bersama dalam penataan tersebut. Perbedaan penjelasan ini membuat publik punya alasan untuk meminta kejelasan. (Thecuy.com, 8 Oktober 2026)

Saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan siapa yang benar. Tetapi ada pertanyaan yang sulit dihindari.

Kalau wali kota mengatakan semua bergerak bersama, sementara wakil wali kota merasa tidak diajak bicara, di bagian mana kebersamaan itu tersendat?

Parah dan terus berulang, TPS liar di Jalan Lukmanul Hakim Kota Tasikmalaya dipasangi pagar oleh Dewas, sehingga membuat dewan cemas!

Apakah masalahnya pada koordinasi? Apakah pembagian tugasnya belum terang? Atau komunikasi politik antara dua pemimpin itu memang membutuhkan perbaikan? Ini bukan tuduhan. Ini pekerjaan rumah.

Sebab kalau dua pemimpin tertinggi di daerah memberikan kesan yang berbeda tentang proses pemerintahan, masyarakat bisa bingung. Birokrasi pun bisa ikut kikuk.

Dalam birokrasi, ketidakjelasan komunikasi bisa menimbulkan persoalan yang lebih rumit daripada sekadar pejabat yang tersinggung.

Bayangkan seorang kepala dinas. Ia menerima arahan dari wali kota. Di saat yang sama, ia tahu wakil wali kota juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab pemerintahan.

Lalu muncul persoalan yang berkaitan dengan bidang kerjanya. Ia harus berkoordinasi dengan siapa? Bagaimana jika ia mengambil keputusan, tetapi kemudian muncul pertanyaan mengapa wakil wali kota tidak diberi tahu?

Baca juga berita lain di News Page. Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan Balasan