Kebijakan yang Sering Menuai Kontroversi, Kadishub Kota Tasikmalaya Perlu Dievaluasi

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com –Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sekali lagi mengambil langkah yang menuai polemik. Setelah pengelolaan parkir, rekayasa lalu lintas di Dadaha juga menimbulkan sensasi yang membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi sorotan.

Langkah kontroversi Dishub sudah muncul sejak kebijakan “Tanpa Karcis, Parkir Gratis” yang dalam praktiknya gagal. Petugas parkir yang tidak memberikan tiket hanya menerima pembinaan, menjadikan kebijakan tersebut tidak lebih dari sebuah sensasi.

Masih mengenai pengelolaan parkir, Dishub kembali mengambil langkah janggal dengan menerapkan pengelolaan parkir melalui kerja sama dengan vendor. Keanehan terletak pada janji bagi hasil sebesar 5 % yang secara nominal tidak masuk akal untuk menutupi biaya operasional vendor. Tindakan ini telah banyak dikritisi dan diprotes oleh anggota DPRD dan aktivis.

DPP CBN mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi pajak MBLK. Kondusifitas menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, sehingga Kadin Kota Tasikmalaya meminta masyarakat untuk bijak dalam menyikapi informasi.

Upaya untuk digitalisasi parkir guna mencegah kebocoran belum berhasil hingga kini. Akhirnya sebuah sistem fleksibel diperkenalkan, yang menerima pembayaran non‑tunai dan tunai, sehingga potensi kebocoran tak dapat dihindari.

Most recently, the controversy involving the Tasikmalaya City Transportation Office centers on traffic engineering in Dadaha. The main road was closed, ostensibly to disperse crowds, rather than to improve traffic flow.

Tatang Pahat, a cultural figure from Tasikmalaya, said that for nearly two years the transportation office has repeatedly made blunders with its odd policies. This includes the closure of Dadaha Street, which he believes has more drawbacks than benefits.

“In my view, this traffic engineering is the most absurd, because it sacrifices the interests of the general public who use the road,” he said.

He agreed that the road closure should be evaluated for its benefits, but he felt that merely re‑engineering traffic was insufficient. Tatang considered the head of the transportation office to need evaluation as well, given the many disturbances caused by his controversial actions.

“This is no longer about policy; the head of the transportation office appears inadequate to manage the transportation sector,” he said.

According to Tatang, Iwan Kurniawan, the current head of the transportation office, lacks the appropriate academic background for the role. His experience is also deemed insufficient to lead the agency, ultimately painting him as a less competent official.

Jenggot Putih Yanto Oce! Menguatkan UMKM di Rajapolah Tasikmalaya, mendorong produk lokal naik kelas dan menguasai pasar digital.

“The variables do not match; it would be a pity to keep forcing him to lead the Transportation Office, as there must be another agency where his competencies fit better,” he said.

Baca juga Berita lainnya di News Page Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan Balasan