Ketika Penegak Hukum Terseret Korupsi: Siapa yang Menjaga Keadilan?

‘

Thecuy.com, Jakarta — Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia kembali diuji setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri, sementara Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pencucian uang yang melibatkan seorang pejabat Kejaksaan Agung dalam skandal pertambangan batu bara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika para penegak hukum sendiri terjerat korupsi, siapa yang akan menjaga keadilan?

Pertanyaan ini bukan sekadar ungkapan pesimisme, tapi merupakan cerminan harapan rakyat akan tegaknya hukum dan keadilan. Kepolisian dan kejaksaan mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan menjalankan putusan pengadilan. Kedua lembaga ini saling mendukung untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif. Ironisnya, ketika dugaan pelanggaran justru melibatkan oknum dari kedua institusi, integritas lembaga secara keseluruhan pun menjadi dipertanyakan.

Dinamika Penegakan Hukum yang Melibatkan Internal

Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan perkembangan sejumlah kasus yang melibatkan aparatur penegak hukum. Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pencucian uang yang melibatkan seorang pejabat Kejaksaan Agung dalam kasus pertambangan batu bara. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri. Meskipun proses hukum masih berlangsung, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum tetap berjalan terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran.

Namun, kondisi ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk persaingan antarlembaga kepolisian dan kejaksaan. Namun, banyak juga yang menilai bahwa kondisi tersebut merupakan penerapan nyata dari prinsip kesederajatan di hadapan hukum (equality before the law), yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya Kualitas Proses Hukum

Fokus utama seharusnya bukan pada siapa yang menyelidiki siapa, melainkan pada kualitas proses hukum yang dijalankan. Penegakan hukum akan memperoleh legitimasi jika dilakukan secara independen, bebas dari intervensi, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika penanganan kasus dianggap sebagai ajang persaingan institusi, kepercayaan publik justru akan semakin menurun.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum tidak sepenuhnya kebal terhadap praktik korupsi. Fakta ini membuktikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi di berbagai sektor jika pengawasan tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Momentum Membangun Budaya Integritas

Momentum ketika kepolisian dan kejaksaan sama-sama menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur penegak hukum seharusnya menjadi titik balik untuk membangun budaya integritas. Masyarakat tentu berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana. Sebaliknya, setiap proses harus berlangsung secara terbuka agar publik dapat menilai bahwa hukum benar-benar berjalan.

Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Dugaan bukanlah putusan pengadilan. Setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menghormati prinsip tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap negara hukum itu sendiri.

Perlu disadari bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan keberanian menangkap pelaku. Reformasi birokrasi, transparansi dalam penanganan kasus, digitalisasi layanan publik, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower), serta peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan langkah-langkah yang sama pentingnya. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penindakan agar korupsi tidak terus berulang.

Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah pertunjukan tentang siapa yang lebih berwenang, tetapi bukti bahwa seluruh aparatur penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menjaga marwah hukum. Ketika seorang aparatur diduga melakukan pelanggaran, institusi tempatnya bernaung justru harus menjadi pihak pertama yang mendukung proses hukum secara transparan. Sikap seperti inilah yang akan mengembalikan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, keadilan akan tetap terjaga jika seluruh aparatur penegak hukum berpegang teguh pada integritas, menaati hukum yang mereka tegakkan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun institusi. Hanya dengan cara itulah kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang bersih dari korupsi dapat benar-benar diwujudkan.

Lihat berita lainnya di News Page