OJK Aceh: Industri Jasa Keuangan Tetap Kuat di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

‘

BANDA ACEH, thecuy.com – Lembaga Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh mengonfirmasi bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Aceh terus menunjukkan hasil positif hingga Mei 2026, meski dihadapkan pada ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala OJK Aceh, Daddi Peryoga, saat menghadiri sebuah diskusi bertajuk “Secangkir Kopi, Sejuta Gagasan untuk Ketahanan Ekonomi Aceh” yang diadakan bersama media di Banda Aceh pada hari Kamis, 9 Juli 2026.

Menurut Daddi, sektor pertanian masih menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh, dengan sumbangan sebesar 31,70 persen. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya anomali iklim seperti El Nino perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada produksi pangan, ketersediaan pasokan, dan inflasi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, industri jasa keuangan tetap dinilai mampu menjalankan fungsinya dengan baik melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

“Performa perbankan syariah di Aceh terus mencatat tren positif. Baik bank umum syariah maupun BPRS mengalami pertumbuhan, baik dari segi penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Ini mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan peran perbankan dalam mendukung perekonomian daerah,” ujar Daddi.

Total Aset Perbankan Tercapai Rp65,05 Triliun

Data OJK memperlihatkan bahwa hingga Mei 2026, total aset bank umum syariah di Aceh mencapai Rp65,05 triliun, meningkat 6,44 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp49,24 triliun, tumbuh 15,65 persen, sedangkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp49,95 triliun, naik 11,66 persen.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) sebesar 2,16 persen, jauh di bawah batas kritis lima persen.

Sementara itu, rasio pembiayaan terhadap simpanan (Finance to Deposit Ratio/FDR) mencapai 101,43 persen, yang berarti seluruh dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan telah disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.

Namun demikian, OJK mencatat bahwa kebutuhan pembiayaan di Aceh masih melebihi dana yang berhasil dihimpun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, OJK mendorong peningkatan investasi dan penguatan ekosistem pembiayaan agar kebutuhan modal pelaku usaha terus dapat terpenuhi.

Performa BPRS dan Pembiayaan Syariah Terus Meningkat

Mengenai Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), aset hingga Mei 2026 mencapai sekitar Rp935 miliar, dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp577 miliar dan pembiayaan sebesar Rp711 miliar.

Meskipun rasio pembiayaan bermasalah masih relatif tinggi, OJK mencatat adanya perbaikan. Rasio NPF turun dari 13,87 persen pada Desember 2025 menjadi 13,16 persen pada Mei 2026.

Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), pembiayaan syariah juga menunjukkan pertumbuhan. Hingga Desember 2025, penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan syariah mencapai Rp5,67 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rasio pembiayaan bermasalah tetap terjaga di level 1,40 persen.

Jumlah Investor di Pasar Modal Terus Meningkat

Perkembangan pasar modal di Aceh menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2025, jumlah investor atau Single Investor Identification (SID) mencapai 224.722 investor, meningkat hampir 52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah investor saham mencapai 88.152 SID, sementara nilai transaksi saham mencapai Rp2,142 triliun, tumbuh lebih dari 159 persen year‑on‑year.

Ribuan Debitur Terdampak Bencana Mendapatkan Restrukturisasi

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025, OJK menerapkan kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak.

Hingga Juni 2026, restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang telah direalisasikan mencapai Rp15,3 triliun kepada 201.269 debitur di Aceh.

“OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan di Aceh berkomitmen untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang tepat, terukur, dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian,” kata Daddi.

Meningkatkan Literasi dan Perlindungan Konsumen

Selama periode Januari hingga Mei 2026, OJK Aceh menerima 424 pengaduan dari konsumen, melayani lebih dari 6.700 permintaan SLIK, dan menyelenggarakan 24 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 6.489 peserta di 12 kabupaten/kota.

Edukasi tersebut menyasar kelompok perempuan, pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, masyarakat umum, dan karyawan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Aceh.

Selain itu, OJK juga memperketat pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Selama tahun 2026, sebanyak 30 materi iklan institusi jasa keuangan telah dipantau, dan empat surat teguran diterbitkan kepada pelaku usaha yang dianggap belum memenuhi ketentuan.

OJK Aceh berharap sinergi dengan media massa terus diperkuat guna menyampaikan informasi yang akurat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan di Aceh.

Baca berita lain di laman News Page