Jangan biarkan anggaran yang diblokir menghambat pembangunan kota Tasikmalaya; cegah defisit mengganggu kemajuan kota.

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

‘

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Komisi Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya agar secepatnya mencabut sebagian blokir anggaran APBD tahun 2026, sehingga proses pembangunan dan aktivitas perekonomian warga dapat berjalan kembali.

H Nurul Awalin, anggota Komisi Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Golkar, menjelaskan bahwa kebijakan pembekuan anggaran sebelumnya diambil merujuk pada Surat Edaran BPKAD nomor 900.1.3/SE.928-BPKAD/2026, yang mengatur tentang pembekuan sebagian anggaran APBD tahun 2026 guna mengantisipasi tekanan defisit keuangan daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengakibatkan banyak program pemerintah tidak bisa direalisasikan karena anggaran yang masih dibekukan.

Bukan hanya pengabdian, KKN UMB 2026 difokuskan di dekat kampus untuk memperkuat dampaknya bagi masyarakat. Setoran parkir ilegal di Kota Tasikmalaya menjadi sorotan DPRD, Dishub diminta membuka ‘Peta Uang’ dari pihak ketiga.

“Awalnya kegiatan dibekukan karena pemerintah khawatir kalau anggaran dibuka, dana untuk membayar tidak tersedia. Saat itu, kondisi sedang dilanda ancaman defisit,” kata Nurul Awalin kepada Radar pada hari Selasa (14/7/2026).

Namun, setelah Komisi Anggaran (Banggar) DPRD menerima penjelasan dari Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada hari Senin (13/7/2026) terkait kondisi fiskal terkini, DPRD menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi.

Karena jika seluruh kegiatan pemerintah tetap terhambat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh birokrasi saja, tapi juga langsung memukul perekonomian warga.

“Jika terus dibekukan, masyarakat tidak akan punya aktivitas, pekerjaan, dan penghasilan. Apabila warga tidak mendapat penghasilan, target pendapatan daerah juga akan semakin sulit dicapai,” ujarnya.

Menurutnya, APBD memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Tasikmalaya. Jika belanja pemerintah terhenti, peredaran uang di tengah masyarakat pun melambat.

“Sekitar setengah dari aktivitas ekonomi Kota Tasikmalaya bergantung pada APBD. Jika anggaran tidak bergerak, ekonomi pun akan stagnan. Defisit tidak boleh menghalangi masyarakat untuk mencari penghidupan,” ujarnya.

Dalam rapat pembahasan dengan pemerintah daerah, Komisi Anggaran (Banggar) DPRD dan eksekutif akhirnya mencapai kesepakatan untuk membuka blokir anggaran, sehingga program-program yang sebelumnya tertunda dapat dijalankan kembali.

Disnaker Kota Tasikmalaya meluncurkan AI Job Matcher, sehingga pencari kerja tidak perlu lagi mencari lowongan secara manual. Poltekkes Tasikmalaya mencegah DBD di sekolah dengan membentuk siswa pemantau jentik di Sukamahi.

Nurul menjelaskan bahwa pencabutan blokir anggaran akan mencakup berbagai kegiatan perangkat daerah serta usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Mulai sekarang, kegiatan harus sudah berjalan kembali, termasuk program yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui DPRD. Selama ini, banyak hal yang belum bisa direalisasikan karena anggaran masih dibekukan,” ujarnya.

Baca juga berita-berita lain di News Page

Tinggalkan Balasan