Dishub Kini Bertindak sebagai Penagih Setoran

Di Tasikmalaya, 36 ruas jalan yang dulunya menjadi sumber retribusi parkir kini dialihkan kepada 17 badan usaha atau rekanan. Mereka bukan lagi sekadar pendukung, melainkan penarik uang parkir, pengelola lahan, dan pihak yang berinteraksi langsung dengan juru parkir, sementara Dinas Perhubungan hanya menunggu setorannya. Bermunculan pertanyaan tentang asal usul ide ini, siapa yang mengusulkannya, dasar kajiannya, serta apakah perhitungan biaya dan manfaat sudah dilakukan sebelum memilih skema tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting, sebab parkir bukan hanya soal kendaraan yang berhenti, tetapi juga menyangkut uang publik yang terus mengalir setiap hari tanpa henti. Daftar badan usaha yang dipercaya mengelola ruas jalan tersebut juga menarik, mulai dari CV, PT, koperasi, hingga yayasan, semuanya mendapatkan jatah untuk mengelola jalan-jalan tertentu. Target setoran yang harus disetor bervariasi, dengan PT Lion Star Indotama sebagai yang terbesar, menargetkan Rp18,105 juta per bulan, diikuti oleh PT Panata Asha Sarana sebesar Rp15,47 juta, CV Winata Adijaya sebesar Rp14,48 juta, dan PT Link Media Kreatif yang menjadi yang terkecil dengan target hanya Rp5 juta. Jika seluruh target tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar Rp172,66 juta setiap bulan, atau lebih dari Rp2 miliar per tahun—angka yang cukup besar. Di sinilah muncul pertanyaan selanjutnya: jika target sudah ditentukan, siapa yang menikmati kelebihan hasil parkir? Misalnya, target satu ruas jalan adalah Rp10 juta, tetapi pemasukan sebenarnya mencapai Rp18 juta, lalu selisih Rp8 juta itu milik siapa—pemerintah, badan usaha, atau dibagi bersama? Dokumen kerjasama tentu memiliki jawabannya, dan masyarakat berhak mengetahuinya karena uang tersebut berasal dari mereka. Di sisi lain, bagaimana jika target tidak tercapai? Dishub menyatakan akan memberikan teguran hingga tiga kali sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Manajemen Misteri Jelang Kursi Terisi!
Kepemimpinan Baru PSM Pangandaran Sudah Ditetapkan, Siap Bersinergi dan Semakin Maju

Setoran ilegal parkir lebih besar dari yang resmi! Rekanan Keluhkan Soal Oknum
King Cobra Masuk Pemukiman di Pangandaran, Takluk di Tangan Petugas Damkar

Jika target sudah ditetapkan… lalu siapa yang menikmati kelebihan hasil parkir? Misalnya target satu ruas jalan adalah Rp10 juta, ternyata pemasukan sebenarnya adalah Rp18 juta. Selisih Rp8 juta itu milik siapa? Apakah pemerintah, badan usaha, atau dibagi bersama? Jika dibagi… berapa persen masing-masing? Dokumen kerjasama tentu memiliki jawabannya. Publik berhak mengetahuinya, karena uang tersebut berasal dari masyarakat. Sebaliknya… jika target tidak tercapai, bagaimana? Dishub mengatakan akan memberi teguran hingga tiga kali.

Kesimpulan
Parkir di Tasikmalaya kini dikelola oleh pihak ketiga, menciptakan peluang sekaligus tantangan. Pahami skema kerjasama, awasi target dan pembagian hasil, serta pastikan transparansi demi kepentingan publik. Mari bersama-sama mendorong pengelolaan parkir yang lebih efisien dan akuntabel untuk kota yang lebih maju.

Baca juga Berita lainnya di News Page