PSDKU Unpad menyatakan minat mahasiswa lokal minim, DPRD Pangandan menilai penjelasan kurang transparan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Program PSDKU Unpad membahas ketersediaan kuota mahasiswa Pangandaran yang menjadi fokus. Pemerintah Kab. Pangandaran berencana evaluasi perjanjian kerja sama dengan Unpad pada Juli mendatang. Wakil Rektor Unpad, Prof. Zahrotur, menyatakan komitmen Unpad tetap sama seperti kesepakatan awal dengan pemerintah kabupaten. Data menunjukkan 24 pendaftar afirmasi di juara, dengan informasi dikirimkan ke kepala sekolah.

Tidak ada perubahan kebijakan untuk calon mahasiswa, meski tren pendaftar lokal yang memilih PSDKU Pangandaran berkurang. Calon dari daerah lebih memilih kampus utama Unpad di Jatinangor. Ketua DPRD, Asep Noordin, menilai penjelasan Unpad tidak transparan. Ia bertanya apakah kuota affirmasi ada di jalur Prestasi, UTBK, atau Mandiri.

Jalur Mandiri menghadapi beban SPP minimal Rp 24 juta, sulit dijangkau masyarakat dengan penghasilan menengah. Asep mengkritik ketidaksinkronan informasi antara pemerintah kabupaten dan Unpad.

Data terbaru menunjukkan penurunan 15% pendaftar lokal PSDKU Pangandaran dalam satu tahun. Studi kasus menunjukkan mahasiswa asal daerah tercelikkan karena biaya SPP. Infografis menunjukkan 60% calon lokal memilih kampus utama Unpad karena keterbatasan akses.

PSDKU Unpad harus lebih transparan dalam menjelaskan mekanisme kuota affirmasi. Beban SPP pada jalur Mandiri perlu dikurangi agar inklusif. Meskipun kuota tetap ada, realitas menunjukkan calon mahasiswa lokal lebih memilih alternatif yang lebih mudah diakses. Pendekatan yang lebih ramah masyarakat diperlukan agar PSDKU bisa memenuhi tujuannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan