Kerahkan Jajaran Daerah untuk Mengawasi Program Makan Bergizi Gratis SPPG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi perintah untuk unit teknis di territorial memantau SPPG yang beroperasi Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini bertambah dari permintaan Kepala BGN Nanik S Deyang saat pertemuan di Jakarta Kamis 25 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan pengawasan akan dijalankan dengan alat Kemenkeu seperti KPKNL dan KPPN. Tujuannya, proses pengukuhan menjadi lebih objektif dan menghindari kepentingan yang bertumpang-tupang. “Bukan cuma BGN yang pengawas, nih. Kami akan langsung ke daerah untuk memantau secara berkala. Jika ada masalah, kami langsung melaporkan. Fungsi kami ada, tapi kami tetap mencegah konflik,” kata Purbaya di perserikatan Jumat 26 Juni.

Setelah pengawasan bermula, evaluasi dilakukan tiap dua bulan. Hasilnya berupa laporan, saran, atau rekomendasi penutupan SPPG yang tidak mematuhi. “Jika ada ketidakpastian, kami langsung bicara. Kalau kesalahan teruji, kita langsung tutup. Penyelenggara BGN juga harus laporin ke Presiden,” tegasnya.

Pengawasan ini juga sejalan dengan usulan efisiensi anggaran MBG. BGN meminta penghematan, yang dialami Purbaya. “Bisa sekitar Rp40 triliun, tapi pastikan sendiri BGN. Kami akan pastikan kualitas makanan tetap terjaga. SDM kami akan diperbaiki agar lebih profesional jika perlu,” ujarnya.

Dulu, anggaran MBG di APBN 2026 berkurang dari Rp335 triliun jadi Rp268 triliun. Proses penurunan kembali berlanjut. Purbaya memastikan tidak ada perubahan pada porsi atau nilai gizi makanan. “Saya bukan ahli gizi, tapi tim kami akan ditingkatkan jika perlu. Jangan sampai kualitas turun,” tambahnya.

Bekas, pemerintah telah reduksi anggaran MBG dalam APBN 2026. Penghematan akan terus diperiksa. Purbaya menegoskan pengawasan Kemenkeu akan jadi solusi praktis untuk menjaga透明度 program sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan