Ranting Disapu dan PAC Ditinggal: Kisruh PPP di Kota Tasikmalaya semakin terbuka

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Terjadi kesenjangan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya. Ancaman konflik semakin menegak di lingkungan partai tersebut.

Mantan Wakil Sekretaris PAC Cipedes, Sri Sugiarti, membuka kritik dan menyiratkan ada praktik “politik potong” dalam pengelolaan党内 dinamika.

Sri Sugiarti menegaskan responsnya terhadap pernyataan Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, yang mengkritik kinerjanya. Hal ini memicu diganti kepengurusannya.

“Kalau disebut kinerja saya tidak bagus, itu jauh dari kenyataan,” menegaskan Sri. Ia berpendapat klaim tersebut tidak sebenarnya sesuai fakta.

Sri menyajikan sertifikat nomor 012/LKKM-1/DPW/XII/2025 dan 0655/LKKD-1/DPW/VII/2025 sebagai bukti partisipasi aktif. Ia menyatakan telah ikut LKKD dan dipilih sebagai salah satu pemimpin daerah.

Pemilihan konflik dimulai saat proses verifikasi data ranting. Sri menjelaskan dirinya tidak mengirim berkas lengkap ke DPC karena sebelumnya pihak lain telah memanggil pengurus ranting secara langsung.

Salah satu pengurus DPC telah lebih dulu menghubungi dan mengatur kepengurusan di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan data tidak bisa dilaksanakan melalui jalur resmi.

“Seharusnya data harus melalui ranting ke PAC, lalu ke DPC. Tapi ini tidak lewat saya. Akhirnya saya ditangani dari atas, sementara dari bawah tidak ada penegihan,” ujar Sri.

Dari empat ranting di wilayahnya, hanya satu berkas diterima. Sisa diarahkan ke pihak lain karena sudah terdaftar sebelumnya.

Kondisi ini membuat Sri merasa tidak terterima dalam struktur partai. Ia menjelaskan langkahnya untuk bergabung dengan kader lain bukan sebagai pembangkangan, melainkan untuk mendukung solusi yang lebih sehat.

Sri telah menyampaikan hal ini kepada Hilman saat bertemu bersama lima PAC. Namun, ia tidak dapat memahami alasan terkontroversi terhadap kinerjanya.

Sri juga menyangka ada praktik “politik potong” yang menjadi penyebab konflik mendalami sebelum Muscab VI.

Konflik ini menegaskan bahwa komunikasi dan prosedur internal partai perlu lebih transparan untuk menghindari dugaan negatif. Partai harus fokus pada kolaborasi, bukan pada konflik yang mengganggu kerjasama.

Ini mengingatkan kita bahwa partai politik bukan sekadar kelompok individu, tapi harus bergerak sebagai satu entitas yang saling mendukung. Keterlibatan aktif setiap kader, serta konsistensi dalam menjalankan tugas, menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan partai.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan