Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Memerlukan Evaluasi Persoalan MBG Karena Pengelolaannya Masih Kurang Efektif

Kabupaten Tasikmalaya Menghadapi Masukan Masyarakat Seputar Program MBG
Lembaga di Tasikmalaya yang berwenang mengatur kebijakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima penuhnya diskusi seputar kualitas dan pengelolaan program tersebut. Masyarakat Setia Masyarakat Tasikmalaya (SEMATA), Progresif Rakyat, serta Mahasiswa Sukapura (PRMS) mengajukan kritik sejumlah aspek, mulai dari kualitas menu hingga ketidakpastian dalam tata kelola. Salah satunya adalah ketidakmematian menu yang tidak memenuhi standar nutrisi, serta risiko kemungkinan keracunan yang tercatat di SMAN 1 Cisayong. Selain itu, isu terkait izin beroperasi dapur MBG juga menjadi sorotan utama.

Ketua Komisi IV DPRD Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengakui bahwa masukan masyarakat ini mencakup tiga kelompok utama: SEMATA, PRMS, dan TPS Tasikmalaya Progressive Society (TPS). Ia mengakui bahwa program MBG hingga saat ini masih ketergantungan pada catatan yang tidak terdaftar secara terorganisir, mulai dari koordinasi antarlembaga hingga pengelolaan menyediakan makanan. “Masalah lainnya bersifat struktural, seperti pengelolaan tugas pokok Satgas yang tidak optimal dalam menghubungi pihak teknis dan pemerintah daerah,” melanjutkan Asep.

Berdasarkan diskusi ini, Komisi IV menawarkan solusi berupa penyesuaian administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi ini mencakup panduan teknis 401 untuk mengatur pengelolaan MBG secara lebih terstruktur. Asep juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara pihak teknis dan biro pengawas di lapangan.

Masalah yang diangkat oleh masyarakat ini membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pembiayaan program. Asep berharap penentuan kebijakan ini akan menjadi landasan untuk MBG beroperasi dengan lebih aman dan berkesan.

Tingkatan Kesadaran dan Evaluasi Terus
Untuk memastikan pengelolaan MBG tetap terukur, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang dinamis. Salah satunya adalah pengajuan penelitian terkait pengaruh kualitas MBG terhadap kesehatan anak peserta. Studi ini berfokus pada pengecekan periodik menu dan pelatihan pelanggan MBG. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti sistem informasi berbasis cloud dapat memudahkan penyesuaian data pendanaan dan distribusi makanan.

Sebagai contoh, beberapa daerah telah menerapkan sistem geolokasi untuk memantau lokasi dapur MBG dan kualitas menu secara real-time. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko keracunan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan inovatif ini dapat menjadi referensi bagi Tasikmalaya dalam memadukan kebijakan tradisional dengan teknologi modern.

Pemotongan Kunci untuk Masa Depan
Tingginyaسوب kebutuhan masyarakat untuk program MBG mencerminkan peran penting ini dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif dari segala pihak. Dengan memanfaatkan masukan masyarakat dan mengadopsi solusi yang berkelanjutan, MBG dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketidakpastian pangan.

Penetapan kebijakan yang jelas, kombinasi dengan inovasi teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan membuka jalan bagi MBG yang lebih aman dan berkesan. Ini membuka peluang untuk Tasikmalaya menjadi contoh dalam pengelolaan program sosial yang berkelanjutan di era digital.

Baca juga Berita lainnya di News Page