Rincian jumlah karyawan yang dihentikan kerja mencapai 45 ribu orang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tahun 2025 menjadi tahun ketika jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) menunjukkan peningkatan. Data terbaru mengenai jumlah PHK di bulan September 2025 telah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan. Menurut laporan tersebut, pada bulan tersebut sebanyak 1.093 pekerja kehilangan pekerjaan. Dengan penambahan ini, total pekerja yang terkena PHK dari awal tahun hingga September 2025 mencapai 45.426 jiwa.

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pekerja ter-PHK tertinggi, yaitu sekitar 20,95% dari total pekerja yang kehilangan pekerjaan. Informasi ini diambil dari situs Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, seperti yang dikutip Thecuy.com pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Jumlah PHK di September lebih banyak dibandingkan bulan Agustus yang hanya tercatat 830 orang. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli dan Juni, yang masing-masing mencapai 1.118 dan 1.609 pekerja. Bulan dengan jumlah PHK tertinggi sepanjang tahun 2025 adalah Februari, dengan 17.796 pekerja kehilangan pekerjaan.

Berikut adalah rincian jumlah pekerja ter-PHK sepanjang 2025:

  • Januari: 9.497 pekerja
  • Februari: 17.796 pekerja
  • Maret: 4.987 pekerja
  • April: 3.794 pekerja
  • Mei: 4.702 pekerja
  • Juni: 1.609 pekerja
  • Juli: 1.118 pekerja
  • Agustus: 830 pekerja
  • September: 1.093 pekerja

Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan selama periode Januari-September 2025 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa pada periode yang sama tahun lalu, jumlah pekerja ter-PHK mencapai 54.400 jiwa. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentasi pekerja ter-PHK tertinggi pada tahun 2024, yaitu sekitar 20,64% dari total pekerja ter-PHK.

Data riset terkini menunjukkan bahwa tren PHK tahun ini masih stabil meskipun mengalami fluktuasi bulanan. Sektor manufaktur dan konstruksi tetap menjadi bidang utama yang paling sering melaporkan PHK, meskipun ada peningkatan juga di sektor layanan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengembangan kemampuan kerja dan program pelatihan masih perlu diperkuat untuk membantu pekerja yang terkena PHK.

Studi kasus menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat PHK tinggi juga cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan pekerja dan kemudahan pemasaran untuk membuat pasar kerja lebih inklusif dan tangguh.

Dari informasi ini, terlihat bahwa situasi pasar kerja masih memerlukan perhatian yang lebih untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Kestabilan ekonomi dan kebijakan yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan