Pentingnya Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Program Prioritas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan peranan penting inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memantau pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung pada masyarakat setempat. Beberapa program tersebut termasuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program-pogram ketahanan pangan. Menurutnya, inspektorat daerah tidak hanya berfungsi untuk pengawasan rutin, melainkan juga harus aktif dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

Tito juga menyampaikan bahwa inspektorat daerah seharusnya tidak hanya memeriksa setelah kejadian terjadi, tetapi juga memberikan saran dan peringatan sebelumnya. Hal ini yang kemudian ia sebut dengan istilah foresight dalam keterangannya pada Kamis (9/10/2025).

Pernyataan tersebut dia sampaikan setelah memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan beberapa strategi yang dapat diaplikasikan daerah dalam menghadapi dinamika pengalihan dana Transfer ke Daerah. Salah satu cara yang dia tekan adalah efisiensi belanja, terutama pada program-program yang bersifat birokratis. Misalnya, rapat-rapat dan kegiatan dinas yang berlebihan perlu dikurangi.

Menurut Tito, pemda dapat membuat pengaturan yang lebih efektif seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Pada saat itu, pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan program kerja dengan mengurangi belanja yang tidak perlu. Selain itu, ia juga mendorong daerah untuk menjadi inovatif dalam mencari pendapatan tanpa menambahkan beban pada rakyat kecil. Contohnya, dalam penarikan retribusi pajak restoran dan hotel, pemda dapat membangun sistem yang memastikan pendapatan pajak dapat dimaksimalkan. Banyaknya kebocoran retribusi yang tidak masuk ke kas daerah perlu dicegah.

Selain pengelolaan keuangan yang cermat, pemda juga diharapkan untuk memanfaatkan program nasional yang berdampak di daerah. Dengan demikian, tidak hanya mendukung program prioritas pemerintah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Tito juga mengajak pemda untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran yang tidak efektif sebaiknya dikurangi, sementara peluang inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus dioptimalkan.

Contohnya, pemerintah daerah dapat memfasilitasi UMKM dengan mempermudah perizinan, seperti yang telah dilakukan Sri Sultan Yogyakarta. Hal ini membantu UMKM tetap bertahan selama pandemi dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

Program-program prioritas pemerintah harus diimplementasikan dengan strategi yang tepat agar dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, serta mendukung program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, daerah dapat berkembang secara berkelanjutan sambil memberikan manfaat nyata bagi warga.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan