Datangi MA, Mendes Cari Penyelesaian Hukum untuk Desa yang Diagunkan

Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama dengan Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, telah mengadakan pertemuan dengan Sunarto, Ketua Mahkamah Agung. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap kasus tiga desa di Jawa Barat yang seluruh wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan dan menjadi agunan. Keadaan ini menjadi masalah serius karena masyarakat di Desa Sukawangi, Sukaharja, dan Sukamulya tidak bisa hidup dengan bebas di rumah mereka sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, Yandri menerima beberapa arahan dari Ketua MA, di antaranya adalah untuk meningkatkan koordinasi tidak hanya dengan lembaga yudikatif tetapi juga dengan eksekutif, khususnya Kementerian Keuangan dan Kehutanan. Hal ini karena kasus ini melibatkan kekayaan negara, sehingga memerlukan partisipasi dari berbagai pihak.

Yandri menjelaskan bahwa mereka akan mengunjungi Kementerian Keuangan dan Kejagung dalam waktu dekat untuk mendiskusikan permasalahan ini. “Insyaallah dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan. Kami juga akan ke Kementerian Keuangan. Jadi dari sisi hukum kami sudah ke Mahkamah Agung, dan dari sisi koordinasi dengan eksekutif juga akan dilakukan,” ujarnya pada Kamis (9/10/2025).

Selain itu, Ketua MA juga memberikan arahan untuk melakukan pelacakan berkas terkait kasus ini, termasuk nomor perkara dan pihak yang terlibat. Hal ini untuk memastikan tindakan hukum dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan perkara yang ada.

Diketahui, Desa Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur secara total masuk dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. 3465 Tahun 2014. Sementara itu, Desa Sukaharja dan Sukamulya di kecamatan yang sama terancam dilelang karena menjadi agunan atas utang yang berlaku sejak tahun 1980-an. Total luas aset yang terlibat mencapai 800 hektare, dengan rincian 337 hektare untuk Desa Sukaharja dan 451 hektare untuk Desa Sukamulya.

Yandri memprioritaskan masalah ini agar segera diselesaikan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang dan aman. Langkah awal yang ditempuh adalah mengunjungi langsung ketiga desa tersebut pada hari Kamis (2/10) untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. “Kita akan secepat-cepatnya mencari solusi terbaik. Kami harapkan bisa menyelesaikan masalah ini sebelum bulan Oktober berakhir. Ini juga sebagai kado terbaik bagi masyarakat selama satu tahun Pemerintahan Pak Prabowo,” katanya.

Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, yakin bahwa masalah desa-desa ini akan selesai melalui koordinasi dan tindakan hukum yang tepat. Ia percaya bahwa setiap pihak akan maksimalkan perannya untuk mencapai titik tengah demi kepentingan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa kasus-kasus tanah yang melibatkan kawasan hutan dan agunan sering kali membutuhkan pendekatan multistakeholder. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menentukan solusi yang adil dan efektif. Pelacakan berkas yang akurat juga penting untuk menghindari kelebihan waktu dalam pengambilan keputusan hukum.

Studi kasus pada daerah lain menunjukkan bahwa solusi yang terbaik seringkali tercapai melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Hal ini tidak hanya memastikan kebijakan yang tepat, tetapi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat yang terlibat dalam kasus ini perlu diberdayakan untuk aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pihak yang berperan dalam mendorong solusi yang adil dan berkesinambungan.

Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama dalam penyelesaian permasalahan ini. Semua pihak terlibat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menguntungkan warga. Dengan semangat kerja sama yang kuat, tantangan ini bisa diatasi secara efektif dan efisien.

Baca juga Berita lainnya di News Page