Inisiatif Digitalisasi Penyaluran Bansos Dibutuhkan Prabowo

Pemerintah tengah merencanakan transformasi layanan publik berbasis teknologi digital, dengan salah satu proyek utama berupa penyebaran bantuan sosial (bansos) melalui platform digital. Banyuwangi terpilih sebagai lokasi uji coba (pilot project) untuk implementasi teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan bahwa proyek uji coba akan dimulai pada minggu ketiga September 2025. Presiden Prabowo Subianto sendiri berencana untuk hadir secara langsung dalam acara peluncuran ini. Persiapan untuk pelaksanaan program sudah dilakukan sejak bulan sebelumnya.

Sistem bantuan sosial digital ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan, mengurangi kesalahan dalam pemilihan penerima, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat akan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri lewat aplikasi yang disediakan.

Proses verifikasi data pada sistem backend akan berjalan otomatis dengan memanfaatkan data dari berbagai lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, dan Samsat. Dengan demikian, pemerintah harapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Menurut data dari Dewan Ekonomi Nasional, program ini dapat membebaskan sekitar 34 juta orang dari kemiskinan jika berhasil dijalankan dengan baik.

Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, baru-baru ini melakukan rapat kerja dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, BPS, Kementerian BUMN, Kementerian Sekretaris Negara, dan Bupati Banyuwangi. Kehadiran instansi-instansi tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi ego sektoral dan mendorong transformasi digital nasional.

Transformasi digital ini telah menjadi agenda utama sejak Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat sekitar tujuh bulan yang lalu. Untuk menindaklanjutinya, tim kecil telah dibentuk untuk mengembangkan strategi digitalisasi. Tiga sektor utama yang akan difokuskan adalah digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI). Dalam pelaksanaan program, pengelolaan data harus dilakukan dengan kehatian untuk memastikan keamanan dan kelestarian data nasional. Komite juga akan melakukan rapat rutin setiap bulan untuk memantau progres dan memastikan dampak yang nyata dari program.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam penyebaran bantuan sosial telah berhasil di beberapa negara dengan mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Sebagai contoh, India berhasil mengurangi pengeluaran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan 50% melalui sistem digitalisasi. Pendekatan serupa dapat diadopsi di Indonesia dengan memastikan sistemnya aman dan transparan.

Studi kasus dari negara-negara seperti Brasil dan Filipina juga menunjukkan bahwa integrasi data antarlembaga sangat efektif dalam mengidentifikasi penerima bantuan yang sesungguhnya. Dengan mengadopsi teknologi serupa, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya dan memastikan bantuan sosial mencapai kelompok yang memang memerlukannya.

Untuk memastikan kesuksesan program ini, pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Pendidikan digital bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, juga perlu diperkuat agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dalam penyebaran bantuan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page