Dapur MBGdi Tasikmalaya kehilangan legalitas, SPPG memberikan izin baru untuk enam unit di Tasikmalaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dapur MBG di Tasikmalaya terus menjadi sumber perhatian karena ketidaklelangannya dalam memenuhi persyaratan hukum. Forum Masyarakat dan Tasik Progressive Society meminta penindakan penyelenggaraan terhadap satuan pelayanan yang tidak sepenuhnya berizin. Aduensinya dilakukan di Kejari dan Polres Tasikmalaya, fokus pada aspek izin dan standar kualitas.

Lembaga pengawas mencoba bergerak secara berulang, mulai dari DPRD, Satgas, hingga kepolisian. Namun, peserta forum mengungkapkan tidak ada perubahan signifikan. Mereka menilai masih banyak dapur MBG yang tidak memiliki sertifikat laik higiene atau persetujuan bangunan. Masalah ini mengancam keamanan masyarakat karena risiko kontaminasi makanan atau pengeluarannya yang tidak terkendali.

Dadi Abidarda, representative masyarakat, menekankan pentingnya kode etis dalam pelaksanaan MBG. Program ini bertujuan membantuinya, tetapi tanpa izin lengkap, keberhasilan tidak bisa diaspir. Ia meminta pihak terkait mempercepat pengujian dan memperbaiki ketidakleluasaan.

Dampak potensial dari dapur MBG yang tidak berizin bisa memengaruhi kesehatan, terutama anak-anak. Konsekuensi seperti makanan tidak aman atau tidak sehat membahas ancaman bagi generasi masa depan.

Terhadap situasi ini, permintaan untuk mempercepat pengawasan dan penegakan hukum semakin tinggi. Keahlian dari Dadi Abidarda: “MBG harus berjalan dengan mutlak kelancaran. Pelaksanaan yang lemah berisiko menciptakan masalah yang tidak bisa dikendalikan.”

Pemerintah harus berkelanjutan dalam memastikan setiap dapur MBG memenuhi persyaratan. Ini bukan hanya isu hukum, tapi tanggungjawab yang langsung berdampak pada kesejahteraan umat. Semua pihak berwajib untuk memastikan program strategis ini berjalan dengan integritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan