Fluctuations in Raw Material Prices for MBG in Pangandaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

PANGANDARAN, Thecuy.com—Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi situs peluang bagi pengusaha. Namun, dalam aspek teknis, beberapa pihak mengkhawatirkan manipulasi harga yang memerlukan evaluasi anak murni. Satu pengusaha bahan baku MBG di SPPG mengungkapkan bahwa intervensi harga memicu kekurangan keuntungan bagi penyuplai lokal.

Pria yang tidak ingin disebutkan nama menyatakan bahwa harga ditetapkan oleh penyuplai utama mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) Kabupaten, sementara harga dari sumber utama mereka dianggap tidak berkelanjutan. “Harga murah harus berasal dari penyuplai lokal, tapi saat masuk ke SPPG, harga mengikuti HET. Kami hanya bisa membayar Rp 127 ribu per karton, sementara biaya operasional kami begitu,” katanya kepada Radar Selasa (3/3/2026).

Proses distribusi produk seperti susu berlangsung dari produsen hingga konsumen melalui beberapa tahapan. “Kami harus menghitung harga dengan telaten, tapi mitra SPPG meminta harga sebesar distributor. Ini membuat kami sulit meningkatkan margin,” ujarnya. Contohnya, susu full cream 125 ml: harga distributor Rp 126 ribu per karton (40 unit), sementara SPPG meminta Rp 127 ribu. Margin hanya Rp 1.000 per karton, yang tidak mampu membayar biaya operasional.

Harga di SPPG dialihkan kembali menjadi Rp 140 ribu atau lebih, sehingga selisih antara harga beli dan jual meningkat. Plt Sekdis Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangandaran Supendi menyatakan HET tidak memiliki kewenangan di daerahnya. “Pemantuan HET dilakukan di Bapanas, kita hanya melakukan pengawasan di pasar, bukan di MBG,” jelasnya.

Data yang diungkapkan menunjukkan ketidaksetaraan dalam rangkaian harga. Penyuplai lokal merasakan tekanan karena harga ditetapkan oleh pihak pusat, sementara biayanya tetap stabil. Hal ini memicu ketidakpastian ekonomi bagi komunitas kecil.

Analisis menunjukkan bahwa manipulasi harga dalam program umum dapat mengurangi partisipasi penyuplai lokal hingga 25%. Ini memerlukan regulasi yang transparan untuk memastikan keadilan. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pengawasan HET yang tidak efektif sering memicu ketidaknyamanan bagi supplier lokal.

Teguran penegakan aturan harga yang jelas menjadi solusi utama. Penguatan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait bisa mencegah praktik ini. Dukungan bagi pengusaha kecil untuk berkompetisi secara adil juga perlu diperjelas.

Perlu diperhatikan bahwa kebijakan ekonomi harus melindungi kekuatan pasar lokal. Jika tidak, program umum seperti MBG bisa menjadi alat yang merugikan mereka. Investasi lebih dalam dalam distribusi fair dan pelatihan untuk pengusaha kecil menjadi langkah kritis.

Manfaat dari program MBG tetap ada, tapi harus seimbang dengan kebutuhan pasar lokal. Kita mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepemimpinan bisnis kecil. Dengan pendekatan ini, MBG bisa menjadi solusi yang lebih inklusif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan