Tasikmalaya, Radartasik.id — Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi konser musik terus menjadi perhatian. Masalahnya tidak terkait jumlah besar, tetapi karena banyak masuk ke kantor daerah sebelum disumbang ke kas.

Tiket konser, parkir kendaraan, hingga layanan UMKM disebut rentan bocor seperti api yang menyala.

Lokasi konser direncanakan di lapangan eks Terminal Cilembang, yang merupakan aset Pemkab Tasikmalaya.

Panggung sudah siap, tapi masalah pajak dan retribusi masih menjadi tantangan.

Asep Goparullah, Sekretaris Daerah, menjelaskan bahwa pajak hiburan dari tiket, parkir, serta aktivitas UMKM adalah kewenangan kota.

Sementara yang masuk ke kabupaten hanya berupa sewa tempat karena aset milik Pemkab.

“Kegiatan di kota, pajaknya masuk ke kota. Yang ke kabupaten itu sewa tempat saja. Tiket, parkir, UMKM itu ke kita,” ujarnya pada Minggu (1/3/2026).

Untuk mencegah kehilangan dana, Asep menegaskan skema pembayaran pajak harus dilakukan sebelum konser berlangsung.

Ide skema ini sederhana: sebutkan pembayaran dan pastikan itu dilakukan dulu.

Contohnya, jika tiket dikira terjual 10.000 lembar, dapat dibayar sebagian dulu. Jangan tunggu konser berakhir.

Polasinya perlu dikenal dengan koordinasi antarlembaga seperti teknis, kepolisian, dan perjanjian kerja sama (MoU).

Tidak membangun satgas baru, tapi memperjelas alur perizinan agar pajak tidak lagi jadi pengemudi.

Komunikasi yang jelas menjadi kunci. Izin keramaian dari polisi harus sejalan dengan kewajiban pajak ke pemerintah kota.

Asisten Daerah II (Asda) II, Hanafi, menyampaikan kerja sama Pemkab dan Pemkot terkait pemanfaatan aset sudah disepakati dalam beberapa poin.

Tujuannya bukan hanya nilai ekonomi, tetapi memastikan aset tersebut bisa digunakan oleh masyarakat.

Pendapatan dari hiburan perlu dilindungi sebelum kehilangan.

Keseimbangan antara pemasukan dan kewenangan lokal menjadi solusi.

Dana dari retribusi harus mengalir sejujuran.

Aset milik Pemkab harus dioptimalkan untuk kepentingan umum.

Pembayaran pajak sebelum acara menjamin keandalan dana.

Sistem pembayaran perlu disederhanakan.

Kerjasama antarlembaga menjadi kunci pengelolaan keuangan.

Aset yang dimiliki pemerintah harus menjadi sumber dukungan masyarakat.

Keselamatan dana dari retribusi konser adalah prioritas.

Tasikmalaya dapat belajar dari pengalaman ini.

Pemenuhkan kerja sama antarlembaga bagi hasil yang maksimal.

Pajak hiburan harus diatur dengan ketat.

Koperasi antarlembaga perlu lebih terarah.

Dana dari hiburan bisa dikembangkan dengan strategi yang tepat.

Pemerintah kota dan kabupaten harus berkoordinasi.

Pajak dari hiburan harus terjamin sebelum kegiatan berakhir.

Strategi pembayaran dulu adalah kunci kelayakan.

Aset milik pemerintah harus ditingkatkan.

Pendapatan dari hiburan harus mengalir tanpa hambatan.

Keselamatan dana dari retribusi perlu diwujudkan.

Tasikmalaya bisa menjadi contoh yang baik jika berhasil.

Koperasi antarlembaga harus lebih terarah.

Pajak dari hiburan harus diatur dengan ketat.
Tasikmalaya, Radartasik.id — Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi konser musik terus menjadi perhatian. Masalahnya tidak terkait jumlah besar, tetapi karena banyak masuk ke kantor daerah sebelum disumbang ke kas.