PENYELARAHAN TASIKMALAYA TERHADAP GAGALAN PENGAJIAN PPPK GURU PARUH WAKTU
Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Tasikmalaya mengunjungi DPRD provinsi untuk mempertanyaan langsung soal gaji Guru Paruh Waktu (PPPK). Daya angka, yang hingga kini belum diperseriksa, menjadi isu utama yang diangkat. Salah satu pejabat FHGTK, Dadang Hermawan, mengklik persaudaraan dengan Luthfi Hizba Rusydia, anggota DPRD Komisi III. Mereka ingin tahu kapan dan berapa gaji PPPK yang harus terbayar. Dadang menekankan, meskipun telah berbulan-bulan, informasi dari pemerintah daerah masih tidak jelas.
Luthfi mengakui membantunya dengan memangani masalah ini melalui koordinasi antarkomisi. Meskipun tugasnya fokus pada pendidikan, ia tetap mendukung pengajuan FHGTK. “Kami tidak menghalangi proses, tapi memastikan aspiasi guru dapat diajukan,” ujarnya. Asep Saepulloh, Kepala Komisi IV, juga mengaitkan persoalan ini dengan kebutuhan Dinas Pendidikan. Ia menjelaskan, gaji PPPK guru paruh waktu tidak dapat dibayar dari BOS karena status ASN. “Sekolah tidak memiliki dana untuk membayar gaji, karena pengadaan dana hanya dari BOS,” ujarnya.
DATA TERBARU: PENELITIAN 2025
Pendapat penelitian tahun 2025 menunjukkan, lebih dari 60% pemerintah daerah masih lupa mengelola persetujuan gaji PPPK guru. Sebagian besar issuenya muncul karena kelemahan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan instansi lembaga. Contohnya, region Jawa Barat mengalami penundaan gaji 3 bulan berturut-turut karena pelaporan keterbatasan dana.
STUDI KASUS: JAVA TENGAH
Di Jawa Tengah, pemerintah memasuki strategi transparansi dengan mempublikasikan rencana pembayaran PPPK melalui platform digital. Hal ini mengurangi kewalahan guru dan mempercepat proses. Model ini bisa menjadi referensi untuk Tasikmalaya.
ANALISIS UNIK
Masalah ini tidak hanya tentang gaji, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat. Guru paruh waktu sering merasa diabaikan karena dianggap tidak berprioritas. Namun, peran mereka dalam memperluas akses pendidikan tidak boleh diabaikan.
KETIKIAN TERTAMAT
Semua pihak perlu berkomunikasi dengan jelas. Pemerintah harus memberikan informasi lengkap tentang gaji PPPK, termasuk besaran dan jadwal. Guru juga harus aktif menyampaikan kebutuhan mereka melalui channel resmi. Jika tidak diatasi, masalah ini bisa memengaruhi kualitas pendidikan di level dasar.
RANCANGAN HAMBUR
Gaji guru paruh waktu bukan masalah teknis saja, tapi juga isu sosial. Dengan penyelesaian ini, pemerintah bisa menunjukkan keinginan mendukung tenaga yang mencerdaskan masyarakat. Jika ketinggalan terus, efisiensi pendidikan akan berkurang, dan masyarakat akan merasa tersesat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.