Kota Tasikmalaya Ngos-Ngosan: APBD Susut Menciptakan Air Putih Resmi Naik Kelas dan Gorengan Turun Kasta

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kota Tasikmalaya sedang mengeksperimen dengan konsep “pendek” dalam pengelolaan anggaran dan prioritas. Anggaran yang biasanya mencapai Rp1,7 triliun telah berkurang hingga Rp1,4 triliun dalam tahun 2026. Penurunan ini sebesar Rp300 miliar membuat pemerintah lokal merasa seperti kehilangan satu kaki meja yang signifikan.

Sebagai penjelasnya, Kepala Bappelitbangda Apep Yosa Firmansyah menggelarkan penjelasan dengan nada realistis. Dana Transfer ke Daerah berkurang sekitar Rp219 miliar, sementara estimasi dari provinsi hanya turun sebesar Rp86 miliar. Totalnya, lebih dari Rp300 miliar tidak tersedia untuk pengadaan.

Rp200 miliar ini bagi kota dengan ukuran Tasikmalaya tidak kecil. Maka, rencana pembangunan harus diulang ulang dengan strategi yang lebih terarah. Meski proyek tetap berjalan, langkahnya harus lebih ringkas. Defisit di awal tahun APBD 2026 sebesar Rp50,78 miliar sudah ditetapkan. Ini berarti dana sudah minus sebelum proyek dimulai, sebelum tenders, atau sebelum nama perusahaan dipasang. Kata “efisiensi” menjadi fokus utama.

Tapi definisi efisiensi bisa bervariasi. Bagi aparatur, efisiensi berarti rapat tanpa makan makan. Air putih resmi meningkat menjadi prioritas, sedangkan gorengan dan snack Rp15 ribu hanya boleh muncul jika ada orang masyarakat. Peraturan Wali Kota akan memastikan ini secara formal.

Kota Tasikmalaya memasuki era baru yang lebih hemat. Tidak ada lagi kue lapis, risoles, atau bases-basi fiskal. Januari 2026, kota mencatat deflasi sebesar 0,05 persen. Harga turun karena konsumen menahan diri, bukan karena pasar berlebihan. UMK 2026 naik ke Rp2.980.336, sebesar 6,37 persen. Menurut kertas, ini lumayan.

Namun, dalam kehidupan nyata, standar hidup tidak berlelang di kertas. Esteensi kebutuhan hidup Jawa Barat mencapai Rp4,12 juta per bulan. Artinya, UMK Tasikmalaya hanya mampu menutup sekitar 72 persen kebutuhan tersebut.

Tasikmalaya harus terus beradaptasi dengan realitas finansialnya. Strategi yang lebih efisien dan kreatif diperlukan agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan