PMII Endus MBG di Ciamis di bawah pengawasan politik, dengan Koordinator BGN terbuka bagi siapa saja menjadi mitra.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis terus berjalan dengan 146 dapur SPPG yang aktif mulai 20 Februari 2026. Namun, pengurus PMII Ciamis mengasihkan pegan bahwa pengelolaan dapur ini mungkin terlibat kepentingan politik.

Dari analisis data PMII yang melibatkan ratusan dapur MBG, sekitar 35% dapur bisa terkait dengan yayasan mitra BGN yang berhubungan dengan anggota DPRD Ciamis. Warga masyarakat juga menemukan 15% dapur lain yang terkait dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari wilayah pemilihan Ciamis.

Ketua PMII Ciamis, Husni Mubarok, mengungkapkan hal ini tidak kecil karena menunjukkan fokus kekuasaan politik dalam program umum. Sebagai contoh, satu anggota DPRD Ciamis yang menjadi mitra BGN menguasai 9 dapur MBG, yang bisa menghasilkan keuntungan Rp12,69 miliar per tahun atau Rp1,08 miliar bulanan.

Pertanyaan muncul terkait sumber pemasukan MBG awalnya serta pengawasan yang tetap mandiri dari DPRD. Husni menilai, jika anggota DPRD Ciamis lain berpartisipasi membuat yayasan MBG, bagaimana struktur pengawasannya tetap objektif?

Aspek lainnya yang digambarkan adalah legalitas dapur MBG. Dari total 146 dapur, hanya tiga dapur saja yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Husni menyiratkan bahwa kombinasi skala program besar dengan ketidaksesuaian administratif dapat merusak kepercayaan publik. Ia mengajukan metafora bahwa jika ketua BEM UGM disebut “Maling Berkedok Gizi”, PMII bisa disebut “Maling Berjamaah Gratis”.

Program ini mempersembahkan tantangan besar untuk memastikan transparansi operasional. Keuntungan yang signifikan harus disertai dengan ketatnya pengawasan dari pihak yang tidak terkait kepentingan politik.

Parasitasi politik dalam MBG tidak hanya memengaruhi distribusi layanan, tetapi juga memicu ketidaktransparansi dalam manajemen anggaran. Warga perlu diingatkan untuk memantau lebih ketat jika ada program publik yang tampil melibatkan kepentingan politik.

Penentuan kebijakan seperti ini memerlukan kerja sama entrek dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan keunggulan umum tetap menjadi prioritas.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan program umum tidak bisa dipungkiri. Keterlibatan politik dalam pengelolaan MBG bisa menimbulkan konflik antar kelompok dan menguntungkan kelompok tertentu.

Dampak jangka panjang dari sistem ini berpotensi merugikan kesetaraan akses layanan publik. Program yang seharusnya merahit semua warga bisa menjadi alat penguatkan kekuasaan tertentu.

Penanganan ini memerlukan evaluasi mendalam untuk menentukan apakah struktur pengelolaan MBG tetap berkelanjutan atau perlu diperbaiki.

Kesuksesan program MBG di masa depan bergantung pada kemampuan para pejabat untuk memisahkan keinginan politik dari tugas sosial.

Kesalahan dalam pengelolaan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah lain yang mengelola program publik.

Transparansi bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga tentang cara pengelolaan dilakukan di lapangan.

Kita perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk melindungi program sosial dari pengaruh politik yang tidak sehat.

Pemikiran ini mengajak kita untuk lebih kritis dalam menghadapi program publik yang kian kompleks.

Kesuksesan MBG tidak hanya dipahami dari jumlah dapur, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi layanannya.

Pertumbuhan program ini harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mandiri dan objektif.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kebijakan publik harus selalu dipertimbangkan dari sudut pandang layanan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Program MBG menjadi contoh bagaimana kepentingan politik bisa mengubah bentuk layanan sosial.

Kita harus terus memantau perkembangan ini agar tidak merugikan keadilan dalam pemberian fasilitas umum.

Tidak hanya di Ciamis, tapi di berbagai wilayah, keterlibatan politik dalam program sosial bisa menjadi sumber ketidakadilan.

Pembiayaan MBG mungkin mencerminkan kepentingan politik, bukan kebutuhan masyarakat.

Kita perlu mengevaluasi apakah struktur pengelolaan MBG masih relevan atau perlu diubah.

Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program umum.

Kekuatan pengawasan di lapangan harus lebih besar daripada pengaruh politik.

Program seperti MBG harus menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan alat penguatkan kekuasaan.

Kita harus menjadi lebih waspada dalam menilai program sosial yang lebih besar.

Kesuksesan MBG di masa depan tidak hanya tergantung pada dana, tetapi juga pada integritas pengelolaannya.

Kita harus meminta penjelasan lebih rinci dari pihak berwenang tentang alokasi dana dan pengelolaan dapur MBG.

Program ini menjadi pengingat bahwa kebijakan sosial harus memadukan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan.

Kita harus berusaha lebih banyak memparipurna informasi sebelum mengecek program seperti ini.

Keselengkaraan dalam pengelolaan MBG bisa menjadi penyebab masalah sosial di masa depan.

Kita harus lebih detail dalam meminta tahu bagaimana dana dari MBG digunakan.

Kesalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengelola program lain dengan lebih transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page