Pemkot Tasikmalaya Hentikan Sementara Operasional Hotel Tempat Dugaan Penyekapan

Seorang gadis di bawah umur asal Cibeureum diduga mengalami penyekapan di sebuah hotel kelas melati yang berlokasi di wilayah Tawang, Tasikmalaya. Kasus ini kini tengah dalam proses penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Peristiwa tersebut tidak hanya mengundang sorotan publik, tetapi juga memicu respons cepat dari Pemkot Tasikmalaya selaku otoritas pemberi izin operasional hotel.

Pada Kamis (27/11/2025), tim gabungan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporabudpar) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi ke lokasi kejadian. Sebagai tindak lanjut, mereka memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas operasional hotel hingga pengelola memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah penutupan ini diambil karena hotel tersebut diduga melanggar standar usaha pariwisata dan melanggar norma kesusilaan yang dianut di Kota Santri. Ardis Sudiaman, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disporabudpar Kota Tasikmalaya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang menjadi kewajiban dinas terkait.

Menurutnya, pihaknya bertindak berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenpan Ekraf) terkait standar usaha pariwisata serta mekanisme pengawasan penerapan izin. Ia menekankan bahwa ini adalah peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha pariwisata, khususnya pengelola hotel, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun norma sosial.

Pemantauan dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan, sanksi hukum akan diberlakukan tanpa toleransi. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkualitas, serta menjaga citra pariwisata Kota Tasikmalaya tetap positif.

Sebagai langkah awal, izin usaha hotel tersebut dicabut sementara tanpa batas waktu pasti. Ardis menjelaskan bahwa manajemen hotel harus melakukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam hal sistem manajemen dan SOP. Salah satu temuan krusial adalah penyimpangan dalam sistem transaksi yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi dasar operasional hotel.

Ia menambahkan bahwa perbaikan harus mencakup seluruh aspek operasional, termasuk penataan front office yang tertib dan profesional. Hotel baru boleh kembali beroperasi setelah seluruh standar terpenuhi dan lolos evaluasi dari dinas terkait. Penutupan mulai diberlakukan sejak hari keputusan diambil.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024) menunjukkan bahwa 68% kasus pelanggaran norma di sektor pariwisata berkaitan dengan lemahnya penerapan SOP oleh pengelola usaha. Hotel melati menjadi salah satu segmen dengan risiko tinggi jika tidak diawasi secara ketat. Riset ini menggarisbawahi pentingnya sistem monitoring berbasis digital yang terintegrasi antara dinas terkait dan pelaku usaha.

Studi Kasus:
Sebuah hotel di Yogyakarta pada 2023 pernah mengalami kasus serupa, di mana remaja dibawah umur menjadi korban eksploitasi di dalam kamar hotel. Setelah dilakukan penutupan selama tiga bulan dan wajib mengikuti program pembinaan, hotel tersebut kini menjadi percontohan penerapan SOP ketat dengan sistem check-in berbasis verifikasi identitas digital.

Setiap pelaku usaha wajib memahami bahwa izin operasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum. Dengan memperkuat standar operasional dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan, dunia usaha pariwisata bisa tumbuh berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan dan martabat manusia. Mari bangun ekosistem pariwisata yang aman, profesional, dan bermartabat.

Baca juga Berita lainnya di News Page