Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, menunggu petunjuk dari pusat.

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Berita pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu membuat cemas kalangan pegawai nonteknis. Hal ini disebabkan oleh kabar yang beredar bahwa perubahan status tersebut hanya berlaku bagi tenaga teknis, sementara nasib tenaga nonteknis seperti tenaga administrasi, kesehatan, guru, dan lainnya masih belum jelas.

Namun kabar tersebut sudah dibantah. Kebijakan pemerintah pusat sebenarnya mencakup semua profesi. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan masih menunggu kesiapan masing-masing instansi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK Penuh Waktu per 6 November 2026. Kesepakatan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi finalisasi penataan ASN bersama pimpinan DPR RI.

Asia Group mengirim karyawan berlibur ke Trans Studio Cibubur Kisah Humanis Kurir Diangkat dalam Komik Pengantar Kebahagiaan

Dalam siaran pers Kementerian PANRB bernomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026, cakupan perubahan status mencakup dosen, pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.

Pemerintah menyatakan bahwa pengangkatan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2027. Dengan demikian, tanggal tersebut menjadi awal penerapan kebijakan, bukan berarti semua PPPK Paruh Waktu langsung berubah status secara bersamaan.

Kementerian PANRB juga menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi. Selama proses berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugasnya.

Kapasitas fiskal juga menjadi pertimbangan. Kementerian Keuangan sedang merumuskan skema pembiayaan bersama kementerian terkait dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Selain perubahan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu dari berbagai profesi untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pemerintah daerah hingga saat ini masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Arief, yang menyatakan bahwa dirinya belum menerima petunjuk teknis mengenai ketentuan, prosedur, maupun waktu pelaksanaan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

Namun, dari siaran pers Kemenpan RB tanggal 6 November 2026 disebutkan bahwa perubahan status PPPK PW menjadi PPPK lintas profesi seperti dosen, damkar, satpol pp, tenaga medis, dan tenaga administrasi akan dilaksanakan secara bertahap, kata Arief.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan komentar