TASIKMALAYA, Thecuy.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah transparan mengenai skema pembayaran pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, menilai keterbukaan informasi mengenai mekanisme pengembalian pinjaman sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas dari mana sumber anggaran pembayaran, bagaimana tahapan cicilannya, serta sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan yang dibiayai melalui pinjaman daerah memang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, di balik pembangunan tersebut, pemerintah juga memiliki tanggung jawab jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
Delapan catatan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aldira Yusup, untuk RAPBD 2027: Pemkab diminta berbenah; isu Munaslub Golkar mencuat, Ahmad Doli Kurnia: Jangan ada agenda yang memecah partai
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Burhanudin juga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian terkait pembayaran tahap pertama yang harus direalisasikan tahun ini. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar publik mengetahui apakah kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai jadwal atau tidak.
“Pembayaran ke depan juga harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” tegasnya.
Selain persoalan pembayaran, KNPI turut menyoroti kualitas pembangunan jalan yang bersumber dari pinjaman tersebut. Burhanudin mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan memiliki daya tahan yang baik.
Pasalnya, pinjaman daerah tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama beberapa tahun. Karena itu, kualitas infrastruktur yang dibangun harus sebanding dengan beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Baca juga berita lainnya di News Page
Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke [email protected].