Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan tanggapan terkait proyek pengembangan panas bumi Galunggung: lakukan kajian dampak lingkungan terlebih dahulu!

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Rencana pengembangan geothermal Gunung Galunggung menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Tasikmalaya mendapat tanggapan beragam dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Beberapa anggota parlemen mendesak pemerintah untuk menjalankan kajian mendalam sebelum melanjutkan proyek ini. Dampak lingkungan, ketersediaan air, manfaat ekonomi, serta kesejahteraan warga sekitar dinilai harus menjadi prioritas pertimbangan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB yang mewakili Dapil Jawa Barat XI, H Oleh Soleh SH, menyatakan bahwa pengembangan geothermal Galunggung harus terlebih dulu melalui kajian menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah.

WKP Geothermal Galunggung ditetapkan sejak 2014, target investasi Rp4,4 triliun; minat riset tentang LPS meningkat, 700 peserta ikuti kompetisi

“Perlu kajian mendalam terlebih dahulu mengenai dampak lingkungan dan ekonomi, serta perlindungan bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Galunggung,” kata Oleh kepada Radar pada Senin (12/10/2026).

Menurut Oleh, kajian lingkungan sangat penting sebab kawasan Gunung Galunggung merupakan sumber air bagi pertanian, perikanan, keperluan rumah tangga, dan pasokan air bagi Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H Arip Rachman SE MM, berpendapat bahwa pengembangan geothermal pada dasarnya dapat didukung apabila memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.

“Jika memang untuk kebaikan dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat sekitar, tentu tidak ada masalah,” kata Arip.

Mengenai keberatan warga akan kurangnya sosialisasi, Arip menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah segera memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Jika ada yang keberatan, itu hal yang wajar karena selalu ada pro dan kontra,” ujarnya.

Arip menduga bahwa kekhawatiran utama masyarakat berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya ketersediaan air. Oleh karena itu, rencana pengembangan geothermal harus menjamin bahwa kebutuhan air warga di sekitar kawasan Galunggung tetap terpenuhi.

Pramuka Tasikmalaya tingkatkan kapasitas kader protokol muda; mahasiswa UMB ajak bermain ‘kaulinan’ tradisional

“Pemerintah daerah dan pusat harus menjelaskan kepada warga mengenai manfaat rencana tersebut dan kerugian apa saja yang mungkin terjadi,” tambah Arip.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, KH Tetep Abdul Latip MAg, juga menilai bahwa pengembangan panas bumi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, rencana tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan ekonomi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan Balasan