Pengembangan Dadaha di Kota Tasikmalaya terancam terhenti, Aktivis: Jangan berhenti hanya karena tidak ada anggaran.

By Jurnalis Berita

🌍 Translate this article:

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Upaya penataan wilayah Dadaha di Kota Tasikmalaya tidak boleh hanya kuat di awal saja, tetapi melemah ketika menghadapi masalah anggaran.

Muhammad Satriana Ilham, seorang aktivis muda Tasikmalaya, menekankan pentingnya kelanjutan penataan wilayah tersebut, terutama dalam hal penertiban para pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menganggap penertiban hanya sebagai tujuan akhir tanpa menyediakan solusi yang menjamin kelangsungan ekonomi para pedagang.

Tidak hanya berjualan motor, usaha Redja Abadi melayani 75 ribu konsumen Honda di Priangan Timur. Kewenangan berlapis, KKMP Kota Tasikmalaya menjalin komunikasi hingga ke pemerintah pusat.

Satriana menilai bahwa pengaturan ruang publik sangatlah penting untuk menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta memulihkan fungsi wilayah tersebut.

Namun, kebijakan tersebut harus disertai dengan kepastian nasib masyarakat yang bergantung pada penghasilan dari kegiatan perdagangan.

Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan atau pemindahan PKL saja. Pemerintah harus memberikan solusi yang jelas dan berkelanjutan, kata dia pada Senin (5/10/2026).

Menurutnya, penataan Dadaha perlu dievaluasi secara menyeluruh. Karena tanpa perencanaan yang matang, lokasi alternatif, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan, masalah PKL berpotensi muncul kembali.

Ia menilai pemerintah seharusnya telah menyusun rencana sejak awal, mulai dari pemetaan pedagang, penentuan lokasi relokasi, mekanisme perdagangan, fasilitas pendukung, hingga pola pengawasan setelah penataan selesai.

“Jika kajiannya sudah matang, masyarakat tentu perlu mendapatkan kepastian. Di mana PKL akan ditempatkan, bagaimana mekanismenya, kapan selesai, dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Satriana menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengembalikan fungsi Dadaha sebagai ruang publik. Yang menjadi perhatian adalah jangan sampai penertiban berjalan lebih cepat daripada solusi.

Proyek drainase di Cimerak, Kota Tasikmalaya, menimbulkan kekhawatiran karena aliran irigasi terancam terganggu. Dalam perayaan HUT Ke-81 TNI di Kota Tasikmalaya, kekuatan prajurit ditegaskan harus selalu bersama rakyat.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan lokasi alternatif yang layak dan strategis. Relokasi juga harus mempertimbangkan akses konsumen, keamanan, fasilitas, lalu lintas, serta potensi ekonomi.

Jangan sampai para PKL hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mempertimbangkan apakah lokasi tersebut dapat menghidupkan kembali usaha mereka,” jelasnya.

Satriana juga mengkritik keterbatasan anggaran dan personel yang berpotensi menjadi alasan mengapa penataan tidak berjalan optimal.

Menurutnya, masalah anggaran seharusnya telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Jika kemampuan APBD terbatas, pemerintah harus mencari skema lain, menetapkan skala prioritas, dan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.

Lihat juga berita-berita lainnya di News Page

Terimakasih sudah mengunjungi thecuy . 🙂

Tinggalkan Balasan