Pemerintah Provinsi Tasikmalaya Mendorong Perkembangan Sistem Penanganan Korupsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radartasik.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan locali berkolaborasi untuk mendingkan sistem pencegahan korupsi melalui ketepatan aparat. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, dengan kehadiran Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakilnya Asep Sopari Al-Ayubi. Mereka mengikuti Tayang Bincang berjudul “Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi” yang fokus pada strategi preventif melalui MCSP dan IEPK.

Di acara ini juga Hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, serta pejabat dari berbagaiveled. Kegiatan ini menjadi platform untuk memperkuat kerja sama antara lembaga pusat dan daerah. Ikhwan mengakui kontribusi Camat, Kepala Desa, dan instansi lain dalam mendukung inisiatif ini.

“Kami harap ini bisa menjadi langkah awal untuk memperkuat hambatan terhadap korupsi,” ujar Ikhwan. Ia menekankan pentingnya lingkungan kerja yang transparan agar pejabat tidak mudah tergoda. Keterlibatan DPRD Tasikmalaya juga diakui sebagai penyeimbang antara aspek legislatif dan eksekutif.

Kepala Perwakilan BPKP menilai pemilihan Tasikmalaya tepat karena komitmen Bupati yang mendatangkan bantuan BPKP Jabar sejak awal jabatan. “Lokasi tepat ini memungkinkan kita melihat pelaksanaan praktis dan memanfaatkan sinergi yang ada,” katanya.

Data riset terkini menunjukkan peningkatan indikator pencegahan korupsi di Tasikmalaya sebesar 15% dalam satu tahun setelah implementasi strategi MCSP. Studi kasus dari daerah lain juga menunjukkan bahwa integrasi surveilansi real-time dengan pelatihan etika pejabat efektif menciptakan hamper korupsi.

Infografis interaktif yang disajikan dalam acara ini mengilustrasikan proses pengawasan MCSP, dari pengelolaan data hingga laporan ke lapangan. Elemen visual ini membantu pejabat memahami prosedur mendingkan integritas secara praktis.

Kesadaran masyarakat tentang korupsi juga diperkuat melalui modul pendampingan yang diserahkan kepada masyarakat lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai penaga pengawasan.

Salah satu inovasi dalam kegiatan ini adalah sistem reporting anonim melalui aplikasi digital. Fitur ini memungkinkan masyarakat dan pejabat melaporkan hal mencerdai tanpa ketidakpastian.

Kebijakan ini diharapkan menjadi model untuk daerah lain. Penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lokal menjadi kunci agar hasil berkelanjutan.

Kita harus terus memperkuat ketepatan dan kerja sama antarparti untuk menjaga kebijakan bersih. Setiap langkah kecil dalam mendingkan integritas pejabat bisa menjadi awal perubahan besar di masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan