Predikat WTP BukanJaminan bagi Warga Kota Tasikmalaya yang Sudah Sejahtera

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KebijakanPemerintah Kota Tasikmalaya yang kembali mendapatkan opini WTP untuk enam tahun beruntun hingga mengurangi jumlah temuan BPK pada LKPD 2025 mendapat pesan positif. Namun, pencapaian ini tidak boleh menjadi alasan untuk terlalu percaya diri. Myftah Farid, ketua generasi muda NU Tasikmalaya, menyatakan bahwa peningkatan ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan perbaikan administratif.

Namun, dia menekankan bahwa opini WTP hanya mengukur konvensi penyajian laporan sesuai standar akuntansi, bukan kualitas program pemerintah. “Apresiasi patut diberikan, tapi kita harus tetap critical,” kata Myftah. Dia mempertanyakan apakah penurunan temuan BPK sebenarnya mencerminkan perbaikan tata kelola atau hanya hasil ketahuan birokrasi.

Risiko utama tetap ada dalam penanganan isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang vecepat. Myftah mengawasi apakah peningkatan administrasi sejalan dengan manfaat bagi masyarakat. Dia mengajak pemerintah daerah dan DPRD untuk menerapkan rekomendasi BPK agar pembangunan lebih efektif.

Keberhasilan Tasikmalaya dalam menurunkan temuan BPK menjadi contoh untuk pemerintah daerah lain. Tapi, kreditnya harus dipenuhi dengan peningkatan kualitas hidup warga yang nyata. Tantangan yang kompleks tetap meminta solusi berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan